DPRD akan Tindaklanjuti Penolakan Pembangunan Krematorium di Pondok

Padang, (AntaraSumbar) - DPRD Kota Padang akan menindaklanjuti laporan penolakan pembangunan krematorium atau rumah pembakaran mayat di sekitar permukiman warga Pondok, Kecamatan Padang Selatan.

"Aspirasi masyarakat yang melaporkan ini akan dipelajari lebih lanjut serta didelegasikan ke komisi-komisi terkait," kata Ketua DPRD Kota Padang, Erisman di Padang, Jumat.

Penolakan itu disampaikan oleh beberapa jamaah Masjid Muhamadan Pasar Batipuh, Padang Selatan, Kota Padang, ke DPRD setempat pada Jumat.

Ia mengatakan laporan tersebut akan disampaikan pada pemerintah kota (pemkot) serta komisi terkait dan nanti akan dipanggil setiap pihak yang berhubungan dengan masalah ini, termasuk yang mengajukan laporan dan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) sebagai pemilik krematorium.

Anggota DPRD Padang Iswanto Kwara mengatakan perlu keseriusan dalam menanggapi laporan tersebut karena kondisi itu dapat memicu konflik antar etnis atau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

"Saya telah mengkomunikasikan hal ini pada Wali Kota (Wako) Padang Mahyeldi Ansharullah dan meminta pemkot untuk benar-benar memperhatikan persoalan ini," kata dia.

Ia mengatakan permasalahan yang terjadi saat ini bukan soal ada atau tidaknya krematorium di kawasan pondok, namun lokasinya berada di tengah pemukiman masyarakat kampung pondok yang berasal dari berbagai etnis.

Sementara perwakilan jamaah Masjid Muhamadan Amirul Mukminin mengatakan keberadaan krematorium tersebut meresahkan warga dan jamaah masjid karena lokasi krematorium yang hanya berjarak sekitar 40 meter dari masjid.

"Kami menolak keberadaan krematorium di sekitar lokasi masjid sekaligus di tengah-tengah permukiman warga," kata dia.

Selain itu, Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Pasa Gadang, Rudi Darwis mengatakan masyarakat setempat telah menolak keberadaan krematorium itu sejak awal.

Ia mengatakan berbagai upaya penolakan sudah dilakukan diantaranya mengirim surat penolakan ke lurah dan camat Padang Selatan.

"Kami berharap DPRD dan pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan ini agar masyarakat di sekitar lokasi krematorium tidak lagi resah," ujar dia. (cpw)