KKP-BIN Sinergi Awasi Program Kelautan-Perikanan

Jakarta, (Antara) - Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara meningkatkan sinergi guna mengawasi pelaksanaan program sektor kelautan dan perikanan yang ada di Tanah Air. "KKP perlu melakukan sinergi dengan BIN terutama dalam penyelenggaraan pengamanan program dan sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama KKP-BIN di Jakarta, Selasa. Menurut Susi, pengamanan program dan sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan sangat diperlukan secara berkesinambungan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Ia berpendapat, peningkatan sinergi antara KKP dan BIN akan memberikan dampak yang sangat baik terutama dalam hal penyediaan informasi awal yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang kelautan dan perikanan. Menteri Susi mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang saat ini dinilai telah menjadi isu global, termasuk dalam program kerja KKP. Hal tersebut, lanjutnya, juga tertuang dalam kriteria deteksi dini dan selanjutnya akan menyampaikan informasi intelijen yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di bidang kelautan dan perikanan. Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi pengamanan program dan sasaran strategis di bidang kelautan dan perikanan, peningkatan dan pemanfaatan kapasitas sumber daya manusia di bidang intelijen dan bidang kelautan dan perikanan. Selain itu juga pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka pengamanan program dan sasaran strategis bidang kelautan dan perikanan. Sebelumnya, KKP telah menambah banyak orang untuk menjadi tenaga kerja dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna mengatasi pencurian ikan yang kerap terjadi di kawasan perairan Indonesia. Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja mengatakan, dari sebanyak 448 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilantik di Jakarta, Senin (13/4), sebanyak 152 orang atau 33,9 persen akan ditempatkan di bawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Sedangkan jumlah CPNS lainnya tersebar antara lain 80 orang di Badan Karantina Ikan dan Pengendali Mutu KKP, serta 46 orang di Badan Penelitian dan Pengembangan KKP. Selain itu, terdapat pula 42 orang di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, 35 orang di Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil KKP, 23 orang di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 21 orang di Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, serta empat orang di Inspektorat Jenderal KKP. Menurut Sjarief, jumlah yang terbesar di Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah untuk memenuhi jumlah petugas yang bakal ditempatkan di kapal patroli yang akan mengawasi wilayah perairan Indonesia. (*/jno)