Wamenlu: Indonesia Tingkatkan Kontribusi Misi Perdamaian PBB

Selasa, 24 Maret 2015 13:11 WIB

Jakarta, (Antara) - Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir mendukung upaya peningkatan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, demikian disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Selasa. "Sebagai salah satu negara penyumbang personel terbesar, Indonesia seharusnya dapat menempatkan lebih banyak personelnya pada posisi kepemimpinan (senior leadership) pada misi pemeliharaan perdamaian PBB," ujar A.M. Fachir. Pernyataan itu disampaikan saat Wamenlu RI menerima Mayjen Imam Edy Mulyono, yang merupakan Komandan Pasukan Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO), di Kemlu RI pada Senin (23/3). Mayjen Imam Edy Mulyono merupakan pejabat tinggi ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan untuk menduduki jabatan strategis pada misi pemeliharaan perdamaian PBB. Mayjen Imam Edy Mulyono melakukan kunjungan kepada Wamenlu RI untuk berkonsultasi dan meminta dukungan pihak Kementerian Luar Negeri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Komandan Pasukan MINURSO. Selain itu, Mayjen Imam juga menyampaikan tentang perkembangan situasi politik dan keamanan di Sahara Barat, serta berbagai tantangan yang dihadapi. Terkait posisi Indonesia dalam penyelesaian isu Sahara Barat, Wamenlu RI menegaskan dukungan Indonesia bagi upaya-upaya mendorong para pihak yang bertikai untuk terus mengutamakan dialog dalam mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Fachir juga berpesan agar pasukan perdamaian dari Indonesia senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip dasar penggelaran misi pemeliharaan perdamaian, yaitu persetujuan para pihak yang bertikai, ketidakberpihakan, dan tanpa penggunaan kekuatan bersenjata kecuali untuk membela diri dan untuk mempertahankan mandat misi. Dia menambahkan, Kemlu RI akan terus mendukung upaya penguatan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, khususnya melalui pemenuhan visi 4.000 personel pasukan perdamaian. Untuk itu, Wamenlu RI juga menyambut baik potensi pengiriman (secondment) pakar sipil Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian. (*/sun)