Misi PBB Kutuk Pelanggaran Terhadap Tempat Perlindungan

Rabu, 18 Maret 2015 10:52 WIB

PBB, New York, (Antara/Xinhua-OANA) - Misi PBB di Sudan Selatan (UNMISS) pada Selasa (17/3) dengan keras mengutuk pelanggaran terhadap tempat perlindungan warga sipilnya oleh gerilyawan di dekat kompleks PBB di Bentiu, Negara Bagian Unity di Sudan Selatan. UNMISS menyeru "semua pihak dalam konflik tersebut agar menahan diri dari kegiatan yang merusak kesucian tempat perlindungan warga sipil". UNMISS "sangat prihatin dengan pertempuran yang berlangsung pada pagi hari dan menjelang malam, di sekitar kompleksnya di Bentiu di Negara Bagian Unity, termasuk bom artileri yang mendarat di komplesk perlindungan warga sipil", kata Farhan Haq, Wakil Juru Bicara PBB, dalam satu taklimat harian di Markas Besar PBB, New York. "Misi tersebut dengan keras mengutuk pelanggaran hari ini terhadap lokasi perlindungan warga sipil oleh tentara SPLA," kata Haq, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu. Ia merujuk kepada anggota Tentara Pembebasan Rakyat Sudan. UNMISS saat ini melindungi sebagai 53.000 warga sipil di Bentiu. "Misi itu tetap berkomitmen untuk mempertahankan ciri sipil lokasi perlindungannya, dan mengingatkan semua pihak bahwa tempat ini menyediakan keamanan buat warga sipil yang menghadapi ancaman kekerasan," kata Haq. "Misi tersebut menyeru semua pihak dalam konflik itu agar menahan diri dari kegiatan yang merusak kesucian lokasi perlindungan warga sipil, atau menghalangi kemampuan PBB untuk melindungi atau membantu warga sipil." Di Negara Bagian Upper Nile, misi itu melaporkan pertempuran yang kadang-kala terjadi di sekitar pangkalan penunjangnya di Renk; bom mortir ditembakkan dari sekitar pangkalan tersebut, katanya. Menurut misi itu, pertempuran di sekitar Renk terjadi setelah satu serangan SPLA pekan lalu di Wad Dakona dan sekitarnya, beberapa kilometer di sebelah selatan Renk. Pertempuran di sekitar Wad Dakona dan Renk merupakan kegiatan militer terbesar sejak pembicaraan perdamaian ambruk pada awal Maret. "UNMISS tidak berada pada posisi untuk mengkonfirmasi gerakan dan/atau korban jiwa di lapangan," kata Haq. Pertikaian politik antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya Riek Machar meletus pada pertengahan Desember 2013 dan selanjutnya berubah menjadi konflik besar-besaran, yang juga membuat hampir 100.000 warga sipil mengungsi ke berbagai pangkalan UNMISS di seluruh negara termuda di dunia tersebut. Secara keseluruhan, krisis itu telah membuat tak kurang dari 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal dan lebih dari tujuh juta orang lagi terancam kelaparan dan penyakit. (*/sun)