Parlemen Libya Bekukan Keikutsertaannya Dalam Dialog

Kamis, 22 Januari 2015 08:22 WIB

Tripoli, (Antara/Xinhua-OANA) - Parlemen Kongres Nasional Umum (GNC), yang didukung kubu Islam di Libya, Rabu (21/1), memutuskan untuk membekukan ketikut-sertaannya dalam dialog politik yang ditaja PBB sampai pemberitahuan berikutnya akibat peningkatan operasi militer di Benghazi. "Kongres telah membahas selama beberapa jam peningkatan operasi militer, terutama di Benghazi, dan yang paling akhir ialah tindakan pasukan Jenderal Haftar yang pada Rabu merampok cabang Bank Sentral Libya di Benghazi," kata Omar Hemidan, Juru Bicara Kongres Nasional Umum, kepada Xinhua. "Kami akan melakukan kontak intensif dengan Bernardino Leon, Utusan Khusus Libya, dan menjelaskan alasan bagi pembekuan keikut-sertaan kami dalam dialog politik, terutama peningkatan berbahaya operasi militer di Benghazi," kata Hemidan. Menurut laporan yang belum dikonfirmasi, Angkatan Darat Libya di Kota Benghazi pada Rabu menyerbu dan merampok cabang Bank Sentral Libya, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Belum ada pernyataan resmi dari Angkatan Darat dan Bank Sentral mengenai berita itu. Semua partai politik di Libya pekan lalu melancarkan dialog di Markas PBB di Jenewa di bawah pengawasan Bernardino Leon, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB. Kongres Nasional Umum, yang berakhir masa tugasnya, tikda ikut dalam dialoog tersebut. Bekas parlemen tersebut menekankan penolakan untuk ikut tanpa persyaratan tertentu, yang paling utama ialah mengadakan babak dialog di dalam Libya dan menganggap putusan Mahkamah Agung Libya mengenai pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat, yang diakui secara internasional, sebagai dasar bagi dialog. Anggota milisi Fajar Libya, yang mendukung Kongres Nasional Umum, menolak untuk mengadakan dialog di Jenewa. Milisi tersebut menyatakan dialog itu "mencurigakan dan bertujuan untuk menerapkan agenda asing serta meningkatkan konflik di Libya". Setelah jatuhnya rejim Muammar Gaddafi, Libya sekarang dirongrong kerusuhan dengan dua parlemen dan dua pemerintah yang bersaing dan masing-masing didukung oleh kekuatan sekuler serta Islam. Angkatan Bersenjata yang berafiliasi kepada kedua kubu tersebut telah terlibat perang sejak Mei, sehingga menewaskan 1.000 orang dan membuat lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Pembicaraan PBB itu bertujuan mengakhiri krisis politik saat ini melalui gencatan senjata dan pembentukan pemerintah persatuan. Pada September, PBB menyenggarakan babak pertama pembicaraan yang mempertemukan berbagai faksi di Kota Kecil oasis Ghamades di perbatasan, dan Kongres Nasional Umum tidak mengirim wakil. (*/sun)