PLN Harus Jujur dan Terbuka

Tiap tahun, Sumbar tidak pernah absen dari pemadaman listrik bergilir. Bahkan dalam tiga bulan belakangan di tahun 2013, tiap hari dilakukan pemadaman rata-rata tiga jam sehari. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat pelanggan yang sudah tergantung dengan listrik.

Mulai dari kebutuhan untuk rumah tangga, "home industry", industri menengah seperti bengkel las, warnet, digital printing sampai pada perkantoran yang saat ini hampir seluruhnya telah memakai komputer dan butuh hubungan internet. Kondisi ini tentusaja membuat banyak pekerjaan terpaksa dihentikan sampai listrik menyala kembali. Kecuali yang telah memiliki mesin generator setting (genset).

Beragam reaksi yang ditunjukkan masyarakat menerima "penyakit tahunan" ini. Ada yang mengumpat, menerikkan kata-kata kotor, saling mengeluarkan uneg-uneg, bahkan sampai ratusan orang berdemo ke DPRD Sumbar, kantor gubernur dan ke kantor Sumatera PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar. Mereka semua menuntut solusi dari orang-orang yang digaji oleh PLN.

Apa alasan pemadaman? pelanggan sudah hafal alasannya, karena kata-kata itu selalu diulang dari tahun ke tahun. Yakni defisit daya karena menurunnya debit air danau, sehingga tiga pembangkit listrik yang ada, seperti PLTA Maninjau, Singkarak, dan Koto Panjang tidak dapat beroperasi penuh. Turbin pembangkit tidak bisa bekerja maksimal.

Data yang dirilis pihak Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Sumatera PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar, saat ini PLN mengalami defisit daya sekitar 199 Mega Watt, terutama saat beban puncak pemakaian pukul 18.00-04.00 WIB. Rinciannya, Sumbar menanggung beban 100,4 Mega Watt (MW), Riau 63,5 MW dan Jambi 36,1 MW. Sedang di luar waktu beban puncak defisit sekitar 80 MW, mengakibatkan pengurangan arus energi listrik di Sumbar mencapai 40,2 MW, Riau 25,4 MW dan Jambi 14,5 MW.

Harapan agar sering terjadinya hujan sangat besar untuk solusi dari defisit daya ini.

Apapun alasan dan kenyataan yang disampaikan, pada sisi lain ada yang janggal terjadi jika menyimak sepanjang informasi seputar listrik dari tahun ke tahun di Sumbar ini. Ada informasi yang berkembang, Provinsi Sumatera Barat menyuplay kebutuhan listrik Provinsi Riau.

Bukankankah "bersedekah" tidak boleh sampai menyengsarakan diri sendiri? Apakah Sumbar benar mengalami krisis daya?

Polemik tidak perlu diperpanjang! PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar harus jujur dan terbuka tentang apa sebenarnya yang terjadi, agar tidak ada prasangka buruk. Seperti ketidak jelasan penggunaan anggaran sehingga mengganggu pos anggaran untuk maintenan alat.

.Pada sisi lain, DPRD sebagai wakil rakyat harus menggali fakta yang sebenarnya. Jangan hanya duduk manis dan diam dalam ketidak tahuan serta ikut pasrah. Hal ini agar kemudian DPR dapat ikut mengawasi dan mendorong PLN untuk mengambil langkah-langkah solutif yang pasti, meski hal itu berat dan butuh biaya tahunan yang besar.

Kepastian tahapan pembangunan atau pengadaan pembangkit-pembangkit serta maintenan periodik, penggunaan bahan bakar batubara sesuai standar (mengandung kalori sesuai yang dibutuhkan), harus berjalan. DPRD dan "stakeholders" lainnya harus memastikan hal ini terus dilakukan PLN selaku BUMN vital bagi bangsa. Jika tidak, akan terjadi krisis energi besar seperti yang dialami Yunani. (*)