PBB Khawatirkan Nasib Kelompok Minoritas di Suriah

Jumat, 21 Desember 2012 11:46 WIB

PBB, (ANTARA/Reuters) - Utusan anti genosida untuk PBB mengingatkan pada Kamis waktu setempat bahwa kelompok-kelompok minoritas di Suriah, termasuk suku Alawit asal Presiden Bashar al-Assad. Mereka berada dalam resiko serangan balasan besar-besaran di saat meningkatnya eskalasi konflik dan kekerasan sektarian selama 21 bulan terakhir. "Saya sangat khawatir seluruh komunitas harus membayar harga tindakan kriminal yang dilakukan oleh pemerintah Suriah," kata penasihat khusus PBB untuk pencegahan genosida, Adama Dieng, dalam sebuah pernyataan tertulis. Pernyataan tersebut menuliskan bahwa suku Alawit dan minoritas lain di Suriah berada dalam ancaman serangan balasan besar-besaran yang terus meningkat karena mereka diasosiasikan dengan pemerintah dan sekutu milisi. Gerilyawan mulai menyerang kota strategis Provinsi Hama pada Kamis dan mengepung setidaknya satu kota yang mayoritas penduduknya adalah Alawit, kata para aktivis. Sumber dari kelompok oposisi mengatakan, gerilyawan telah memenangkan beberapa wilayah di kota strategis bagian selatan Morek dan mereka sedang mengelilingi al-Tleisia, kota para Alawit. Operasi para gerilyawan itu beresiko membakar ketegangan sektarian yang sudah terjadi sejak lama. Suriah selama empat dekade dikuasai oleh keluarga Assad, di mana suku Alawit mendominasi kepemimpinan di atas mayoritas Suni. "Saya meminta semua pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum humanitarian internasional dan hak asasi manusia, yang melarang penyerangan terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas religius atau etnis dan juga penyerangan terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat," kata Dieng. "Saya juga mendesak semua aktor untuk menahan diri dari pidato-pidato yang menyebarkan kebencian yang dapat memicu kekerasan pada sebuah komunitas berdasarkan afiliasi agama," kata dia. Kelompok Suni melihat dirinya sebagai kelompok yang disingkirkan oleh minoritas Alawit, sebuah cabang aliran Islam Syiah yang mendominasi kekuasaan dan militer Suriah. Syiah dan Kristen juga merupakan minoritas di negara itu. Investigator hak asasi manusia PBB itu mengatakan di Jenewa pada Kamis bahwa konflik di Suriah semakin lama semakin bersifat sektarian, dengan semakin banyaknya masyarakat sipil yang mencari senjata untuk dirinya dan pejuang dari luar--sebagian besar Suni--membanjiri negara itu dari 29 negara. "Serangan balasan, pidato penyebar kebencian, dan hasutan untuk melakukan kekerasan pada komunitas tertentu, pada masa lalu, telah menjadi awal pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan massif," kata Dieng. Peringatan PBB itu muncul ketika kelompok al-Nusra Front, yang didominasi Suni dan berafiliasi dengan Al-Qaeda, telah membuktikan diri sebagai mesin perang yang kuat di pihak pemberontak Suriah. Dieng menambahkan bahwa pemerintah Suriah telah "gagal untuk melindungi warganya" dan mendesak Dewan Keamanan PBB, yang tidak berhasil mencapai kesepakatan akibat usulannya terus diveto oleh China dan Rusia, untuk mengatasi kebuntuan. Dieng mengulangi desakan kepala hak asasi manusia PBB, Navi Pillay, bahwa Dewan Keamanan harus menyerahkan kasus konflik Suriah, yang telah memakan korban 40.000 manusia, kepada Mahkamah Pidana Internasional. (*/sun)