KTNA Minta Pemerintah Pertahankan Raskin

Jakarta, (Antara) - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mempertahankan program beras bagi rakyat miskin (raskin) karena program tersebut mampu menjamin petani dalam memasarkan hasil panennya dengan harga menguntungkan. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir di Jakarta, Minggu, mengatakan, Raskin tidak sekedar program untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan sumberdaya manusia dan pertahanan bagi distribusi produk para petani lokal dari serbuan produk impor. "Pemerintah jangan terburu-buru menghapus program Raskin, sebab, program ini berhasil menjamin kebutuhan pangan masyarakat, menjaga stabilitas harga beras di pasaran, juga menjadi andalan petani untuk menjual hasil taninya dengan harga yang cukup tinggi, di atas harga pasaran," katanya. Menurut dia, jika Raskin dihapus, diperkirakan harga beras akan melonjak. Walaupun orang miskin diberikan uang (e-money) dan bisa membeli beras tapi harga di pasar akan naik. "Uang yang diberikan itu tidak cukup buat memenuhi kebutuhan pangan mereka, kalau harga di pasar melonjak?," ujarnya. Ia menguraikan, harga Raskin saat ini Rp1.600/kg sementara harga beras termurah di pasaran Rp6.600. Selama ini, masyarakat miskin memperoleh Raskin sebanyak 15 kilogram per bulan. Maka, lanjutnya, pemerintah ke depan harus menyiapkan uang yang setara dengan harga 15 kilogram beras per bulan. Belum lagi, terganggunya harga beras di daerah-daerah timur, seperti Papua, Maluku dan Sulawesi. "Selama ini, Raskin di daerah-daerah Papua sama dengan di Jawa. Karena pendistribusian ditanggung Bulog. Kalau dengan e-money, harga beras tidak terkontrol karena sesuai mekanisme pasar," katanya. Hal itu, tambahnya, tentu harganya lebih mahal dari harga beras di Jawa, karena distribusi ditanggung oleh pasar. "Kalau tak ada subsidi silang, kasihan orang miskin yang jauh. Ada ketidak adilan," tandasnya. Program Raskin, menurut Winarno, juga telah membantu para petani, karena selama ini Bulog membeli beras petani di atas harga pasaran. Setiap bulan, BUMN itu setidaknya mengelola 3,6 juta ton hasil tani dari masyarakat. "Selama ini petani merasa dibantu dengan program Raskin. Siapa yang mau beli hasil tani dengan mahal kalau bukan Bulog. Bulog mengelola 3,6 ton dari petani. Bulog mau membeli, karena ada Raskin. Winarno menyatakan, untuk perbaikan, perlu kesepakatan dan perubahan sistem penyimpanan beras oleh Bulog. "Itu soal kesepakatan, bagaimana caranya agar Bulog bisa menyimpan lebih baik. Atau Bulog menyimpan gabah, jadi pengiriman ke daerah cukup gabah tinggal bulog menyiapkan penggilingan di daerah-daerah," tambahnya. Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mendesak pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan Raskin. Dia menilai, penghapusan Raskin sangat tidak tepat karena masih dibutuhkan oleh masyarakat. Fadli berpendapat, pemerintah seharusnya menambah subsidi bagi masyarakat miskin dan petani, bukan menguranginya. "Akan lebih bagus lagi ditambah, bukan dihilangkan. Bahkan kalau bisa benih itu ya benih gratis, kalau memang mau betul-betul ke arah swasembada pangan. Karena petani kita saat ini masih merupakan masyarakat petani yang terlemah secara ekonomi," katanya. Sementara pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, K.H Sholahuddin Wahid menyarankan jumlah Raskin ditambah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Raskin ini membantu rakyat untuk bisa beli beras. Tinggal sistemnya saja yang diperbaiki. Selain itu jumlahnya sedikit. Padahal, menurut Riset, orang Indonesia dengan gizi kurang mencapai 37-38 persen. Ini sama dengan jumlah Raskin. Jadi jangan dihapus. Rakyat Indonesia berhak hidup dan memproleh kehidupan. Yang harus menjamin pemerintah," katanya. (*/WIJ)