HMI Kota Padang Setuju Harga BBM Naik

Padang, (Antara) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Kota Padang menyetujui rencana untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan syarat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus pro rakyat berekonomi menegah ke bawah.Ketua Umum HMI Kota Padang, Rifki Fernanda dalam acara Seminar Nasional dan Diskusi Terbuka yang bertema "Suara Pemuda Dalam Menjawab Kenaikan Harga BBM" di Aula Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Universitas Negeri Padang, Jumat (31/10), mengatakan dirinya setuju dengan adanya kenaikan harga BBM, namun dengan syarat kenaikan harga BBM tersebut tidak berdampak kepada pangan dan papan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat yang berekonomi menegah ke bawah."Kami selaku mahasiswa agen perubahan dan sosial kontrol merasa peduli akan hal itu," ujarnya.Ia berharap segala suatu kebijakan yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan harus pro rakyat.Selain itu, BBM bersubsidi untuk kendaraan umum tidak ditarik secara keseluruhan oleh pemerintah, karena jumlah presentase kendaraan pribadi dengan angkutan umum di Indonesia, khususnya Provinsi Sumbar memiliki perbandingan 10 : 0,5.Seminar Nasional dan Diskusi Terbuka yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universita Negeri Padang dan Forum Masyarakat Peduli Sumbar tersebut juga menghadirkan Gubernur Sumbar Prof. Irwan Prayitno, Asisten Direktur Bank Indonesia Cabang Padang Erwin Syafii, dan Pakar Ekonomi UNP Dr. Yulhendri.Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno dalam pembukaan seminar mengatakan, melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini dimungkinkan pemerintah akan menaikkan harga BBM. Gubernur, katanya, selaku pejabat daerah yang juga merupakan bagian dari pemerintah pusat mendukung adanya rencana kenaikan harga BBM. Karena, kebijakan apapun dari pemerintah pusat, Pemda harus satu sikap dan persepsi dengan pemerintah pusat, jika tidak negara tidak akan berjalan. Ia menjelaskan, kebijakan kenaikan harga BBM tahun 2014 bersifat situasional, karena dana yang disiapkan APBN untuk mensubsidi BBM tidak mencukupi sampai akhir tahun 2014, sehingga jalan satu-satunya pemerintah pusat adalah dengan menaikkan harga BBM. Ia mengatakan, pertengahan November diperkirakan harga solar akan naik, sedangkan harga premium akan naik pada 20 Desember 2014. Karena, pada bulan tersebut ketersediaan solar dan premium habis.Sementara itu, Asisten Direktur Bank Indonesia Cabang Padang, Erwin Syafii, mengatakan, tingginya subsidi energi mengurangi alokasi belanja negara untuk kegiatan pembangunan. Ia menjelaskan, selama rentang tahun 2005--2014, alokasi belanja modal selalu jauh lebih rendah dari alokasi belanja untuk subsidi energi. Selama ini, subsidi BBM oleh pemerintah dinilai tidak tepat sasaran, karena 53 persen subsidi dinikmati oleh pengguna mobil pribadi, dan pengguna motor 40 persen, sedangkan 7 persen dinikmati oleh kendaraan umum. Ia memprediksikan kenaikan harga BBM akan menyebabkan inflasi Administered Price yaitu terjadi karena kebijakan harga energi. Kemudian, dampak kenaikan harga BBM terjadi melalui jalur Cost-push Inflation (transportasi) dan ekspektasi inflasi. Kenaikan ekspektasi inflasi biasanya terjadi sebelum kebijakan kenaikan harga diimplementasikan. Ia menjelaskan, berdasarkan simulasi perhitungan dampak kenaikan harga BBM subsidi terhadap inflasi Sumbar, dampak langsung kenaikan solar akan menyebabkan inflasi sebesar 54,55 persen, dan kenaikan bensin menyebabkan inflasi sebesar 46,15 persen. Ia mengatakan, beberapa upaya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk meredam kenaikan harga barang akibat kenaikan harga BBM yaitu dengan melakukan pengendalian inflasi yang dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemda dan stakeholder dalam menjaga distribusi dan ketersedian suplai sembako, dan melakukan himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang. Sedangkan, Pakar Ekonomi Universitas Negeri Padang (UNP), Dr. Yulhendri mengatakan, inflasi yang diakibatkan kenaikan harga BBM menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan mengurangi pengangguran. "Jika BBM disubsidi maka masyarakat akan sejahtera di waktu sekarang namun akan menderita di masa depan karena ketersedian BBM akan habis," katanya. Ia mengatakan, subsidi BBM bisa dialihkan di bidang lain untuk kepentingan umum seperti pembuatan jalan tol dan lainnya. (st/jno)