Fahri: Negara Harus Tetap Berjalan

Jakarta, (Antara) - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzahmenegaskan negara harus tetap berjalan dan DPR RI sebagai pengawasdapat bekerja dan menunjukkan kinerja yang baik. "Karena itu, Presiden hendaknya segera menerbitkan KeputusanPresiden mengenai nomenklatur kementerian baru," kata Fahri Hamzahdi Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Selasa. Menurut Fahri, Presiden memiliki hak prerogatif untukmenggabungkan dua kementerian maupun membentuk kementerian baru, tapiPresiden juga agar segera mengajukan nomenklatur kementerian baru ituke DPR untuk pembahasan mata anggaran di RAPBN bersama DPR RI. Jika perubahan kementerian dalam kabinet tidak segeradilaporkan ke DPR RI, kata dia, maka anggaran kementerian baru itutidak bisa dicairkan. "Problem saat ini, ada beberapa kementerian baru, tapianggarannya belum ada di APBN," katanya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini jugamengingatkan agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Keppres sebagai landasan hukum pembentukan kementerian baru tersebut. Keppres itu, kata Fahri, yang akan menjadi landasanterbitnya mata anggaran di APBN. Di sisi lain, Fahri juga menyoroti kerja DPR RI yang masihmengalami kebuntuan, karena masih ada lima fraksi yang belummenyerahkan daftar nama anggotanya untuk mengisi anggota komisi-komisidan alat kelengkapan dewan (AKD). Menurut dia, DPR RI akan mengontrol pemerintah tapi kerjaDPR RI juga harus berjalan dengan baik. Fahri meminta agar kelima fraksi tersebut segeramenyerahkan daftar nama anggota untuk mengisi anggota komisi-komisidan AKD. Kelima fraksi yang belum menyerahkan nama-nama tersebut adalah, FPDIP, FPKB, FNasDem, FHanura, dan FPPP. DPR RI juga menjadwalkan akan menyelenggarakan sidangparipurna untuk menentukan pengisian pimpinan komisi-komsi dan AKD. "Pimpinan DPR RI masih mengupayakan agar pengisian pimpinankomisi-komisi dan AKD dilakukan melalui musyawarah-mufakat," katanya. (*/sun)