
Pengamat : Seleksi Menteri Tertutup Rentan Manuver Partai

Jakarta, (Antara) - Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai proses seleksi menteri yang dilakukan tertutup oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) rentan terhadap manuver partai politik yang melakukan intervensi. "Proses yang tertutup mengindikasikan ketidakpercayaan diri akibat manuver politik yang kencang dari parpol koalisi, padahal Jokowi dipilih karena dianggap sangat demokratis, tapi inilah salah satu kelemahannya," nilai Igor saat dihubungi dari Jakarta, Jumat. Dia mengatakan pada dasarnya seleksi menteri secara terbuka layaknya dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Seleksi menteri tertutup, seperti dilakukan Jokowi saat ini menurutnya, umumnya dilakukan oleh negara yang tidak atau kurang demokratis. "Jadi itu positifnya SBY dan negatifnya Jokowi," kata dia. Menurut dia proses yang tertutup dalam seleksi menteri oleh Jokowi justru menunjukkan kelemahannya agar terhindar dari turbulensi politik akibat intervensi parpol. Dia memandang, karena Jokowi bukan ketua umum parpol pemenang pemilu, maka harus mau menerima dan mendengar arahan Megawati plus parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat dan pendukung potensial yang lainnya. "Apabila seleksi dilakukan terbuka kan jadi ketahuan campur tangan dari parpolnya. Publik jadinya kecewa," ujar dia. Lebih jauh menurut Igor, pelibatan KPK dan PPATK dalam proses seleksi menteri hanya berupaya menciptakan terobosan baru, meskipun sejatinya sebagai hak prerogatif Presiden tinggal menunjuk para pembantunya. "Padahal jika nanti bermasalah ya tinggal pecat dan ganti, seperti kebiasaan Jokowi dulu sebagai kepala daerah. Kecuali calon menterinya dilelang, maka agak lama pun tidak apa-apa," ujar dia. Dia mengatakan wajar jika ada pihak yang menuding proses seleksi tertutup ini sebagai strategi jitu Jokowi agar politik transaksional atau "dagang sapi" (koalisi bersyarat) tidak ketahuan. (*/sun)
Pewarta: Inter
Editor: Inter
COPYRIGHT © ANTARA 2026
