PM Selandia Baru Umumkan Kemenangan Pemilu

Sabtu, 20 September 2014 20:01 WIB

Wellington, (Antara/AFP) - Perdana Menteri Selandia Baru John Key mengatakan Sabtu ia sangat gembira setelah menang telak dalam pemilihan umum dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin negara Pasifik Selatan itu. "Saya sangat gembira, ini malam yang luar biasa," kata pemimpin partai kanan-tengah Partai Nasional tersebut. Key menegaskan popularitasnya di kalangan warga Selandia baru dan meningkatkan perolehan suara meskipun kampanye yang hiruk-pikuk ditandai dengan tuduhan adanya trik-trik kotor dan aksi mata-mata. Partai berusia 53 tahun itu meraih 61 dari 121 kursi parlemen, dan menjadikan Key sebagai pemimpin pertama Selandia Baru yang bisa memerintah dengan kekuasaan sendiri, sejak negara tersebut memperkenalkan pemungutan suara proporsional pada 1996. "Ini adalah kemenangan bagi mereka yang memiliki keyakinan," katanya kepada para pendukungnya yang meneriakkan "Tiga tahun lagi." "Ini adalah kemenangan untuk mereka yang menolak dialihkan perhatiannya dan tahu bahwa suara bagi Partai Nasional adalah suara untuk masa depan yang lebih baik." Pemimpin oposisi David Cunliffe segera mengakui kekalahannya. "Kami tidak akan bisa membentuk sebuah pemerintahan," kata Cunliffe kepada para pendukung Partai Buruh saat Partai Nasional sudah mengantongi sekitar 48 persen suara. "Saya sudah menelpon John Key serta mengucapkan selamat, dan mengakui bahwa ia akan tetap menjadi perdana menteri Selandia Baru." Kekalahan ini merupakan kekalahan Partai Buruh untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, dengan dukungan suara 25 persen, turun sekitar sepertiga dari dukungan 12 bulan sebelumnya saat Cunliffe menggantikan David Shearer sebagai pemimpin partai. Cunliffe mengatakan ia tidak akan mengundurkan diri meski hasil pemilu partainya jeblok, dan mengatakan bahwa partai perlu "melakukan refleksi dengan sangat, sangat hati-hati," mengenai hal-hal yang menyebabkan kekalahan. Ini adalah kampanye "yang dilanda politik kotor dan pertunjukan tambahan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan potensial di tingkat tertinggi yang masih akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk terungkap," katanya. (*/sun)