Pemerintahan Baru Harus Mampu Mengawal Independensi Media

Jambi, (Antara) - Program Manager SatuDunia Anwari Natari mengatakan, pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla mempunyai tugas berat untuk menjaga dan mengawal independensi media. "Jokowi hendaknya mengajak media massa untuk senantiasa menyajikan berita yang berimbang, meskipun ada media-media yang dimiliki oleh golongan tertentu," kata Anwari dalam siaran persnya yang diterima, Rabu. Menurut dia, selama kampanye, Jokowi telah diuntungkan oleh keberpihakan media. "Sudah bukan rahasia, selama kampanye kemarin, kubu Jokowi mendapatkan dukungan pemberitaan dari Media Group yang pemiliknya adalah petinggi partai politik pendukung Jokowi," jelasnya. Namun, setelah mendapatkan perlakuan istimewa dari media pendukungnya, bisakah Jokowi tetap tegas terhadap media tersebut. Sebenarnya, siapa pun presidennya, baik Jokowi ataupun Prabowo, tentunya akan menghadapi tantangan yang sama terkait keberpihakan media di Indonesia. "Mereka sama-sama diuntungkan oleh keberpihakan media selama kampanye pilpres. Hal ini bisa kita verifikasi dari banyaknya belanja iklan kedua capres di lima kota yang dipantau oleh Lembaga SatuDunia," katanya. Kedua capres, menurut pantauan SatuDunia, telah menghabiskan sekitar Rp123,54 miliar, hanya untuk belanja iklan media massa (cetak, televisi, dan radio) di lima kota (Banjarmasin, Makassar, Medan, Surabaya, dan Jakarta). Dari pantauan tersebut, dapat kita lihat bahwa media berpotensi mendominasi wacana dan persepsi publik melalui penayangan iklan ataupun berita-berita tidak berimbang demi kepentingan pemilik modalnya. Masalah lain, sebagian pemilik modal di media massa Indonesia juga memiliki bisnis lain di luar media yang rentan konflik dengan masyarakat, seperti tambang dan perkebunan sawit. Mereka, katanya, menggunakan media untuk meredam konflik tersebut supaya tidak muncul ke permukaan. Konglomerat media tersebut juga aktif di partai politik, sehingga media massa yang mereka miliki rentan menjadi media propaganda kepentingan partai politik daripada menyuarakan kepentingan masyarakat. Apalagi, Jokowi selalu menandaskan bahwa siapa pun yang mendukung kubunya harus mau membantu tanpa syarat, antara lain soal jatah kursi. Hal ini, menurut Anwari semestinya juga termasuk tidak adanya perlakuan istimewa terhadap media tertentu. Semua harus tunduk hukum dan etika jurnalistik yang seharusnya. Oleh karena itu, SatuDunia mengajak masyarakat ikut mendesak Jokowi saat mulai resmi menjabat nanti untuk menyerukan dan menjaga independensi media. "SatuDunia percaya bahwa Indonesia baru yang demokratis bukan sebuah impian apabila semua orang bahu-membahu menjaga kebebasan bersuara tersebut. Kebebasan bersuara berdasarkan fakta yang dilandasi oleh perilaku media yang baik dan bertanggung jawab," katanya. (*/sun)