Presiden Bashar Berikan Amnesti Kepada Para Tahanan Suriah

Selasa, 10 Juni 2014 13:47 WIB

Damaskus, (Antara/AFP) - Presiden Suriah Bashar al-Assad Senin mengumumkan amnesti kepada sejumlah tahanan,kurang dari sepekan setelah ia terpilih kembali. Pengumuman itu,lima hari setelah Bashar terpilih kembali dengan memperoleh hampir 90 persen suara dalam satu pemilihan yang dikecam sebagai satu "sandiwara" oleh oposisi dan Barat, amnesti itu untuk pertama kali diperluas kepada mereka yang dituduh berdasarkan undang-undang anti-terorisme yang kontroversial. Undang-undang Juli 2012 itu telah digunakan untuk memenjarakan puluhan ribu penentang pemerintah, angkatan bersenjata dan para warga yang tidak bersenjata. Sementara itu di Qatar yang pendukung utama pemberontak, perdana menteri negara itu mendesak PBB memberlakukan gencatan senjata untuk menghentikan konflik Suriah. Dan presiden Iran dalam kunjungannya ke Ankara berjanji akan bekerja sama dengan Turki, kendatipun sikap-sikap mereka yang bertentangan mengenai perang itu. Stasiun televisi pemerintah Suriah mengatakan amnesti Senin itu akan mencakup semua kejahatan yang dilakukan sebelum 9 Juni, dan akan merupakan pertama kali diperluas kepada mereka yang dituduh berdasarkan undang-undang anti-terorisme negara itu. Pemerintah menuduh semua mereka yang menentang pemerintah Bashar--para petempur oposisi dan para penggiat damai -- adalah teroris. Media pemerintah mengutip pernyataan Menteri Kehakiman Najem al-Ahmad keputusan itu dikeluarkan dalam konteks " pemaafan sosial , keutuhan nasional bagi hidup damai, sementara militer meraih sejumlah kemenangan". Amenesti itu bukan untuk pertama kali yang diberikan pemerintah, tetapi adalah yang pertama yang menjanjikan pengurangan hukuman, dan dalam beberapa kasus pembebasan kepada para penentang pemerintah. Sekitar 100.000 orang ditahan karena terlibat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberontakan yang dimulai Maret 2011. Sekitar 18.000 orang dari mereka yang ditahan tidak diketahui nasib mereka," kata kelompok pemantau Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR). Konflik yang dimulai dengan demonstrasi-demonstrasi anti-pemerintah yang damai itu ditanggapi dengan tindakan keras oleh pasukan pemerintah, yang akhirnya memicu sejumlah anggota oposisi mengangkat senjata. Dalam lebih dari tiga tahun konflik itu menyebabkan sekitar 162.000 orang tewas. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menyebut kondisi-kondisi yang menyedihkan, termasuk penyiksaan dan kekurangan gizi baik di penjara-penjara maupun di tempat-tempat tahanan seperti gedung-gedung badan keamanan. Pada Senin, SOHR melaporkan bahwa para keluarga dari 25 orang yang ditahan di fasilitas pemerintah telah diberitahu sehari sebelumnya bahwa para keluarga mereka meninggal dalam tahanan. Direktur SOHR Rami Abdl Rahman mengemukakan kepada AFP para tahanan telah disiksa sampai mati. Pengumuman amnesti itu dikeluarkan saat Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan pihaknya dan Bulan Sabit Merah Suriah mengirim bantuan ke daerah yang dikuasai pemberontak di Provinsi Aleppo. Pengiriman itu dilakukan sehari setelah bantuan dikirim ke dua rumah sakit pemerintah dan dua lainnya ke bagian-bagiaan kota Aleppo yang dikuasai pemberontak. Kota itu terbelah dua, bagian barat dikuasai pemerintah dan bagian timur dikuasai pemberontak segera setelah pertempuran yang dimulai di daerah itu pertengahan tahun 2012. Di Doha, Senin, Perdana Menteri Qatar Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani memperingatkan bahwa berlanjutnya konflik Suriah itu akan menimbulkan ancaman bagi kawasan itu. "Adalah kewajiban masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB untuk bertindak segera dan secara meyakinkan menerapkan satu resolusi memberlakukan gencatan senjata," katanya. Qatar yang adalah pendukung penting pemberontak di Suriah, kabarnya memberikan bantuan keuangan dan militer. Di Ankara, Presiden Iran Hassan Rouhani -- sekutu penting Bashar-- berjsnji akan bekerja sama dengan Turki yang mendukung pemberontak, yang menegaskan penentangan mereka pada kelompok garis keras. "Iran dan Turki, dua negara penting di kawasan itu berikrar akan memerangai ekstremisme dan terorisme," katanya. Rohani mengatakan kunjungannya ke Turki " tentulah merupakan satu hal penting dalam hubungan dua negara". (*/sun)