PPP Usulkan Lukman Hakim Sebagai Menag

Jakarta, (Antara) - Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama RI pengganti Suryadharma Ali yang mengundurkan diri karena telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Apabila ruang kepercayaan masih ada, PPP mengajukan Lukman Hakim Saifuddin sebagai pengganti Menteri Agama (Suryadharma Ali)," kata Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis. Romy menjelaskan ada dua hal pokok yang menjadi pertimbangan PPP mencari sosok pengganti SDA sebagai Menag yaitu kebutuhan pengalaman dan manajerial yang paripurna pada lingkup persoalan kementerian agama. Selain itu, kebutuhan pribadi yang bersih dan berintegritas, mengingat persepsi negatif atas persoalan yang timbul akhir-akhir ini di Kementerian Agama. "Lukman adalah anggota dewan sejak 1997 yang sudah duduk di berbagai komisi, termasuk komisi agama. Ia adalah putra Menteri Agama ke-8 RI KH Saifuddin Zuhri 1962-1967," ujarnya. Romy mengatakan Lukman juga dikenal sebagai pribadi yang berintegritas dan memiliki pergaulan luas selama memimpin sebagai Ketua Fraksi PPP DPR maupun Wakil Ketua MPR RI. Menurut dia, PPP juga memberikan keleluasaan kepada Presiden menggunakan hak prerogratif menunjuk pengganti Menag, mengingat beratnya beban kinerja dan persepsi aktual yang melekat pada Kemenag. "PPP berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden selama ini kepada kader kami pada dua pos kementerian, yakni Kemenag dan Kemenpera. Ucapan terima kasih ini tentu diiringi permohonan maaf atas hal-hal yang belum sesuai harapan masyarakat," katanya. Selain itu, dia mengatakan terhadap evaluasi kinerja 10 kementerian, termasuk pos yang diisi kader PPP sampai beberapa waktu lalu hingga saat ini yang kurang memuaskan, PPP menerima dengan lapang dada dan menjadikannya sabagai modal perbaikan ke depan. Menurut dia, evaluasi presiden ini harus jadi masukan kepada Djan Farid (Menteri Perumahan Rakyat) untuk secara serius memperbaiki kinerjanya dan fokus pada berbagai tugas kementerian jika ingin meninggalkan "legacy" mengingat sisa waktu yang tidak terlalu lama.(*/sun)