Jakarta, (Antara) - Ketua Dewan Pers Indonesia Bagir Manan mengatakan koalisi yang dibangun Joko Widodo (Jokowi) tentu ada unsur transaksional karena melihat sistem yang ada serta perilaku partai. "Koalisi tanpa adanya tawar-menawar (bargaining) itu tidak mungkin, karena kalau kita ingin mengajak partainya berarti kita tentu ada bargaining partai itu. Oke saya dukung asal dapat menteri-menteri itu atau dukung program-program ini," ujar Bagir Manan di Jakarta, Rabu. Menurut dia, di dalam koalisi yang menjadi soal "dagang sapinya" bukan gotong royongnya yang kerapkali disebut Jokowi. "Itu kan tentu ada bargaining, yang jadi soal dagang sapinya bukan kerja samanya. Kalau mau gotong-royong , dia harus membuat program dia, ini program kamu siapa yang mendukung program ini yang disepakati dulu, kalau anda punya program ini anda boleh ikut saya yang tentukan, tapi dalam sistem itu tidak mungkin," ujar dia. Beda dengan sistem Amerika Serikat. presiden yang menentukan sendiri menteri-menterinya berdasarkan kemampuannya dan bukan mewakili partai, tapi mewakili kapasitas dirinya. "Realitas politik di Indonesia seperti itu jadi pakai bahasa apa pun sama saja. Jadi jangan debat semantik lah, jangan mengatakan dia (Jokowi) bahwa gotong royong tapi tidak ngomongi jatah kursi," kata dia. Beberapa waktu lalu calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo mengatakan dirinya ingin merangkul banyak partai dengan catatan tidak ada bagi-bagi kursi menteri. "Usulan menteri bisa saja, tapi sekali lagi bukan bagi-bagi kursi," ujar Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4). Ia mengatakan Indonesia itu menganut presidensial, yang tidak mengenal koalisi tetapi oposisi. "Kalau koalisi gitu namanya parlementer. Kita gotong royong tapi tidak ngomongi jatah kursi," kata dia. (*/sun)