Den Haag, (Antara) - Wakil Presiden RI Boediono bertemu dengan PM Selandia Baru John Key di Den Haag, Belanda, dalam rangkaian kegiatan KTT Keamanan Nuklir 24-25 Maret 2014. Wartawan Antara yang mengikuti rombongan Wapres dari Den Haag, Selasa, melaporkan pertemuan bilateral tersebut berlangsung di Gedung World Forum yang menjadi tempat pertemuan KTT Keamanan Nuklir (Nuclear Security Summit). Dalam pertemuan bilateral itu, Wapres didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Sekretaris Wakil Presiden Mohamad Oemar dan Deputi Seswapres Bidang Politik Dewi Fortuna. Dalam pertemuan itu, PM Selandia Baru memuji pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia pun menanyakan tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia serta perkembangan "Bali Process", terkait dengan manusia perahu. Wapres menyampaikan bahwa untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Indonesia sangat menjaga ketahanan pangan. "Kami harus terus-menerus memantau produksi pangan dan jangan sampai terjadi kenaikan harga pangan," ujar Wapres. Wapres mengatakan Indonesia tengah melakukan pelaksanaan pemilu. "Tentunya, dengan persiapan yang cukup baik, kami optimistis pelaksanaan pemilu di Indonesia dapat berjalan dengan damai, tenteram dan demokratis," tutur Wapres. Dalam pertemuan itu, Wapres mengharapkan kerja sama pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) dengan Selandia Baru. "Di Selandia Baru banyak pembangkit listrik yang menggunakan tenaga panas bumi. Kami memiliki potensi tenaga panas bumi terbesar di dunia, tetapi pemanfaatannya belum optimal," ucap Wapres. Kepala UKP4 menambahkan, saat ini Selandia Baru memiliki kerja sama dengan UGM (Universitas Gadjah Mada). Menjawab tentang perkembangan Bali Process, Menteri Luar Negeri menjelaskan bahwa negara-negara di kawasan telah menyepakati suatu mekanisme penyelesaian yang inklusif, melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan. "Saat ini tengah diupayakan agar semua negara anggota kembali menggunakan mekanisme yang mencakup seluruh aspek permasalahan (prevention, detection dan protection), dan bukan menggunakan kebijakan yang unilateral/sektoral," ujar Menlu. (*/jno)