Jakarta, (Antara) - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menjamin organisasi yang dipimpinnya tidak akan menjadi alat politik pada Pemilihan Umum 2014. "Saya jamin PGRI tidak akan jadi alat politik pada pemilu mendatang," ujar Sulistyo usai acara konvensi pendidikan di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan, guru sangat mungkin dijadikan alat politik, karena pengaruhnya. Meskipun, Sulistyo mengakui bahwa guru kerap dibawa ke politik terutama di daerah. Guru masih dianggap sebagai perangkat birokrasi, dan bukan profesi. "Di daerah banyak guru dimutasi, karena tidak mendukung bupati terpilih ketika pemilihan," jelas dia. Di daerah pergerakan guru selalu diatur oleh para kepala daerah. Mulai dari pembinaan hingga pemindahan dilakukan kepala daerah. "Contohnya ada guru SD yang bisa menjadi kepala sekolah suatu SMA setelah menjadi tim sukses kepala daerah yang bersangkutan," jelas dia. Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, guru tidak boleh dijadikan alat politik. "Guru mempunyai pengaruh kuat, dan bisa mempengaruhi keluarga dan lingkungannya," kata Marzuki. Ketua DPR mengatakan, di daerah masih banyak ditemui kasus guru yang dijadikan alat politik. "Ada satu guru di Jawa Tengah yang dipindahkan hingga ke ujung daerah. Bayangkan, dia harus menempuh empat jam perjalanan dari rumah ke tempat dia mengajar," kata Marzuki. (*/jno)