Jakarta, (Antara) - Partai Keadilan Sejahtera menilai positif adanya dana saksi untuk partai politik di tiap Tempat Pemungutan Suara agar proses pemilu berjalan akuntabel. "Secara prinsip itu untuk Pemilu 2014 yang akuntabel, jujur, bersih, dan berkualitas dengan pengawalan dari berbagai pihak," kata Ketua DPP PKS Indra di Gedung DPR, Jakarta, Senin. Dia menilai selama ini masih banyak titik belum ada saksi dari parpol karena ketidak mampuan mendanai dana saksi. Menurut dia semua upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu agar lebih baik adalah hal positif. "Kalau ada pendanaan dari APBN memberikan dukungan itu hal positif," ujarnya. Namun dia meminta adanya proses transparansi dalam pemberian dana tersebut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan kucuran dana Rp 700 miliar yang dialokasikan untuk membayar saksi perwakilan 12 partai politik dalam pemilu mendatang. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, kendati pemerintah menyepakati usulan partai politik terkait biaya pendanaan saksi, namun tidak serta merta dana tersebut diberikan dan dibagi-bagi kepada 12 partai politik peserta pemilu. Dengan demikian anggaran pengawasan pemilu membengkak menjadi Rp 1,5 triliun. Jumlah tersebut, sebanyak Rp700 miliar dialokasikan untuk keperluan pembiayaan saksi yang berasal dari 12 partai politik peserta pemilu. Sedangkan sisanya sebanyak Rp800 miliar digunakan Bawaslu untuk mendanai gerakan sejuta relawan dan juga pembayaran mitra pengawas pemilu lapangan (PPL). Dia menjelaskan di Pemilu 2014 setidaknya setiap TPS akan ada 14 saksi, yaitu 12 orang saksi perwakilan partai politik peserta pemilu dan 2 orang berasal dari Mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) bentukan Bawaslu. Jumlah saksi itu menurut dia sangat berguna untuk mencegah praktik kecurangan yang kerap kali terjadi selama pelaksanaan pemilu berlangsung. (*/jno)