Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat perkuat koordinasi lintas sektor penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di daerah itu yang berdasarkan yang berdampak ke 12.271 kepala keluarga.
"Penguatan koordinasi kita lakukan dalam rangka percepatan penanganan bencana alam," kata Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Pasaman Barat Setia Bakti usai menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana di Simpang Empat, Jumat.
Sementara itu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jhon Edwar mengatakan berdasarkan data sementara per 27 November 2025 secara keseluruhan terdapat 12.271 kepala keluarga atau 73.729 jiwa terdampak banjir dan longsor di berbagai kecamatan.
Lalu sebanyak 388 kepala keluarga atau 894 jiwa mengungsi, satu orang meninggal dunia dan 1.719 unit rumah mengalami kerusakan, termasuk dua unit rumah yang hanyut.
Kemudian di sektor pendidikan dan pertanian tidak luput dari dampak dengan kerusakan pada 11 sekolah dan 510 hektare lahan pertanian.
Selain itu, terdapat 11 titik terban serta dua akses jalan yang terputus. Wilayah terdampak signifikan meliputi Kecamatan Ranah Batahan, Lembah Melintang, Sasak Ranah Pasisie, Kinali, dan Sungai Beremas.
Pemkab Pasaman Barat juga bersama Polres Pasaman Barat telah berkoordinasi untuk mempercepat pembukaan akses serta penanganan sumber mata air yang ikut tertutup oleh longsor di jalan yang putus di Talu Kecamatan Talamau.
Pemkab Pasaman Barat juga dalam upaya percepatan penanganan bencana juga membuat putusan aula kantor bupati resmi ditetapkan sebagai posko utama BPBD dan seluruh kendaraan roda empat double gardan serta kendaraan pick-up milik masing-masing dinas diperintahkan untuk siaga penuh di halaman rumah dinas bupati dalam kondisi siap beroperasi lengkap dengan sopir dan bahan bakar.
Lalu setia organisasi perangkat daerah diminta menugaskan satu hingga dua orang sebagai operator data klaster yang akan bertugas di posko Utama. Kepala Dinas akan menerbitkan surat tugas bagi personel tersebut.
Kemudian data resmi penanganan bencana hanya mengacu pada posko utama untuk memastikan keseragaman informasi, seluruh camat diminta segera mengajukan permintaan bantuan beras cadangan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat terdampak serta seluruh aparatur sipil negara dimobilisasi untuk terlibat aktif dalam penanganan bencana.