Simpang Empat (ANTARA) - Pusat Studi Hukum dan otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSHOD) Padang, Sumatera Barat melakukan pendampingan perencanaan keuangan nagari di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di nagari terkait keuangan.
Direktur Pusat Studi Hukum dan otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. Khairani, SH. MH di Kinali, Rabu, mengatakan kegiatan pendampingan itu merupakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat di Kinali
Menurutnya nagari punya otonomi tersendiri untuk mengatur daerahnya sendiri, karena mempunyai otonomi tersendiri dalam mengelola keuangan sendiri yang sumbernya berasal dari pendapat sendiri, dana dari pusat dan daerah.
Dengan demikian, katanya, nagari dituntut mampu mengelola dan memanfaatkan keuangan yang ada.
Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari keuangan sehingga perlu kemampuan yang sangat baik untuk merencanakannya.
Dengan alasan itu, katanya lagi, maka kegiatan dilakukan dengan tema pendampingan perencanaan keuangan nagari.
"Kegiatan ini dilakukan di Nagari Kinali diikuti oleh semua wali nagari (kepala desa), anggota badan musyawarah dan perangkat nagari yang ada di Kecamatan Kinali," katanya.
Khairani menegaskan pendampingan penyusunan perencanaan keuangan nagari sangat penting dilakukan dalam rangka mengedukasi perangkat nagari pengelolaan keuangan nagari yang diawali dengan penyusunan perencanaan.
Hal ini disambut baik oleh Pemkab Pasaman Barat karena saat ini sedang dilakukan juga penyusunan anggaran nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan di Pasaman Barat.
"Pendampingan penyusunan anggaran didampingi oleh Dr. Yuslim sebagai ahli Hukum Keuangan Nagari Fakultas Hukum Unand dan Anan Wirdie Wirawan SE M. S.Ak, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unand," ujarnya.
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pasaman Barat Syaikhul Putra mengharapkan kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada Nagari Kinali saja tetapi juga di nagari lain yang ada di Pasaman Barat agar manfaatnya lebih luas.
Dia mengatakan urgensi kegiatan ini bagi nagari dalam penggunaan keuangan nagari adanya perbedaan program yang diinginkan oleh pemerintah pusat dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat yang akan dilakukan oleh nagari.
"Dampaknya ketika program pemerintah dengan kebutuhan yang direncanakan oleh nagai konsekuensinya dana yang tersedia tidak bisa digunakan," ujarnya.
Acara ini dihadiri juga oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Eksa Rahmayanti, Camat Kinali Bidang Pembangunan Kecamatan Kinali Jufri Antoni, para wali Nagari Kinali yang diwakili oleh Sekretaris Nagari Sapril Anwar serta dihadiri pula oleh Ketua Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Muzardin.