Lubukbasung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat meminta pemerintah kabupaten setempat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2026 lebih memprioritaskan program-program yang membantu masyarakat secara ekonomi dan menekan inflasi.
"Ini harus diprioritaskan seiring dengan naiknya harga sembako dan pasti akan diikuti dengan kebutuhan lainnya," kata Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Agam Fikri Ananda di Lubuk Basung, Sabtu.
Ia mengatakan program tersebut bisa berupa bantuan kebutuhan berusaha, bantuan untuk usaha kecil menengah, pembangunan irigasi, jalan usaha tani, bantuan bibit dan lainnya.
Dengan cara itu, masyarakat bakal terbantu, mudah membawa hasil pertanian dan produksi bakal meningkat, sehingga tidak terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Ini yang kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya.
Sementara Juru Bicara Fraksi Golkar, Hanura, PBB dan PKB DPRD Agam Epi Suardi mengatakan perlunya keseimbangan dan pemerataan pembangunan di masing-masing kecamatan.
Ini mengingat masih ada kelompok masyarakat yang belum menikmati hasil pelaksanaan pembangunan itu sendiri baik berupa penerangan listrik maupun ruas jalan yang belum ditempuh roda empat.
"Kita ingin pembangunan disetiap nagari berlandasan pemerataan dan keadilan," katanya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Agam, Masriko Andri menambahkan Fraksi Gerindra menilai kemandirian fiskal Kabupaten Agam masih sangat rendah.
Hal ini mengingat karena dari jumlah pendapatan daerah 2026 diproyeksikan Rp1,5 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyumbangkan 14,05 persen.
Artinya, masih banyak potensi PAD yang belum tergarap optimal. Ini dampak rendahnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya kelembagaan pemungut PAD.
"Untuk itu, kami mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi," katanya.