Padang (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumatera Barat menggandeng Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk mencegah stunting.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Sumbar Zulkarnaini di Padang, Selasa, mengatakan kerja sama dengan DMI dalam hal menyebarluaskan edukasi, menyampaikan pesan pencegahan stunting melalui khotbah dan ceramah di masjid.
"Pendekatan berbasis agama ini cukup efektif, terutama di pedesaan. Melalui hal ini kita berupaya mendorong perubahan perilaku masyarakat," katanya.
Ia mengatakan pencegahan stunting melalui perubahan perilaku masyarakat dan penguatan edukasi, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai hal penting.
"Karena itu kita terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi hal ini terutama pada penganten baru dan ibu hamil," katanya.
Selain itu, DP3AP2KB Sumbar memberikan bimbingan kepada ibu hamil tentang gizi, pemeriksaan rutin, dan perawatan bayi.
"Program Bina Keluarga Balita dihadirkan untuk memastikan tumbuh kembang anak optimal dengan asupan bergizi dan pola hidup sehat," katanya.
Untuk jangka panjang, program Bina Keluarga Remaja disiapkan untuk menyasar siswa kelas 3 SMA. Program ini untuk membekali siswa dengan pengetahuan kesehatan reproduksi dan gizi sebagai persiapan menjadi orang tua yang sehat.
"Jadi untuk mencegah stunting, kita memang tidak bisa jalan sendiri tetapi harus berkolaborasi dengan banyak pihak," katanya.
Zulkarnaini optimistis kolaborasi lintas sektor dapat menekan angka stunting di Sumbar.
Ia berharap, langkah strategis ini mampu menciptakan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas di Sumatera Barat
“Kesadaran masyarakat adalah kunci. Jika pemahaman akan pentingnya gizi dan kesehatan keluarga terbangun, target nasional 14 persen bisa tercapai,” katanya.
Saat ini, angka stunting di Sumatera Barat tercatat 23,2 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Meski menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka ini masih jauh dari target nasional 14 persen pada 2024.