Padang (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy menilai perubahan nomenklatur pada sejumlah kementerian pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih sesuai dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah itu.
"Nomenklaturnya memang berubah, tetapi secara umum sebenarnya masih sama, karena itu kita belum ada rencana mengubah nomenklatur OPD di provinsi," katanya di Padang, Rabu.
Ia mencontohkan Kementerian Pariwisata dan Ekraf yang semula satu kementerian, sekarang dipisah menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Sementara di Pemprov Sumbar, OPD yang membidangi pariwisata dan ekraf berada dalam satu OPD yaitu Dinas Pariwisata.
Demikian juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, masih cocok dengan OPD yang ada di provinsi yaitu Dinas Koperasi dan UKM.
"Bahkan ada OPD kita di Sumbar yang telah lebih dahulu kita pecah, sekarang memiliki kementerian sendiri seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan. Dulu induknya adalah Kemendikbud Ristek. Sekarang ada Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan yang juga dipecah antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Ini malah sangat menguntungkan," katanya.
Ia menyebut Provinsi Sumbar juga memiliki Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang dulu berinduk pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang punya kementerian sendiri-sendiri.
"Artinya, kalau kementerian dan OPD-nya masih cocok, kita tidak lakukan penyesuaian. Tetap yang lama," katanya.
Namun ia tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan ke depan jika memang kebutuhannya seperti itu.
"Nomenklaturnya memang berubah, tetapi secara umum sebenarnya masih sama, karena itu kita belum ada rencana mengubah nomenklatur OPD di provinsi," katanya di Padang, Rabu.
Ia mencontohkan Kementerian Pariwisata dan Ekraf yang semula satu kementerian, sekarang dipisah menjadi dua kementerian yaitu Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
Sementara di Pemprov Sumbar, OPD yang membidangi pariwisata dan ekraf berada dalam satu OPD yaitu Dinas Pariwisata.
Demikian juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM, masih cocok dengan OPD yang ada di provinsi yaitu Dinas Koperasi dan UKM.
"Bahkan ada OPD kita di Sumbar yang telah lebih dahulu kita pecah, sekarang memiliki kementerian sendiri seperti Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan. Dulu induknya adalah Kemendikbud Ristek. Sekarang ada Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan yang juga dipecah antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. Ini malah sangat menguntungkan," katanya.
Ia menyebut Provinsi Sumbar juga memiliki Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang dulu berinduk pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang punya kementerian sendiri-sendiri.
"Artinya, kalau kementerian dan OPD-nya masih cocok, kita tidak lakukan penyesuaian. Tetap yang lama," katanya.
Namun ia tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan ke depan jika memang kebutuhannya seperti itu.