Padang, Sumbar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sumatera Barat optimistis perekonomian di provinsi tersebut tumbuh positif saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
"Dengan adanya pilkada serentak ini, maka transfer ke daerah juga bertambah untuk keperluan belanja pilkada," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumbar Syukriah di Padang, Sumbar, Senin.
Berdasarkan data DJPb, transfer ke Ranah Minang untuk keperluan pilkada serentak sekitar Rp500 miliar.
Anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke-19 kabupaten dan kota ditambah satu provinsi tersebut diyakini berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.
"Pasti tumbuh ekonominya karena harus belanja. Belanja untuk kebutuhan pilkada, selain belanja rutin di masing-masing pemerintahan daerah," kata dia.
Ketika ditanya kisaran pertumbuhan ekonomi Sumbar saat Pilkada 2024, Syukriah mengaku belum bisa memastikan karena butuh perbandingan data dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019.
"Kita belum ada membandingkan datanya dengan Pilkada 2019, namun optimis pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai Sumbar hingga Desember 2024," kata dia.
Ia menambahkan secara umum pendapatan Sumbar didominasi oleh pajak dalam negeri, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP maupun pemasukan dari sektor badan layanan umum (BLU).
Dari ketiga sektor tersebut, belanja di sektor administrasi pemerintahan berkontribusi lebih besar dari dua bidang lainnya. Otomatis pajak di sektor administrasi pemerintah berdampak positif kepada penerimaan negara.
Ekonomi Provinsi Sumbar tetap tumbuh positif pada triwulan II tahun 2024 sebesar 4,71 persen secara year on year di tengah tekanan perekonomian global akibat ketegangan politik di beberapa kawasan hingga faktor perang dagang.
"Dengan adanya pilkada serentak ini, maka transfer ke daerah juga bertambah untuk keperluan belanja pilkada," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumbar Syukriah di Padang, Sumbar, Senin.
Berdasarkan data DJPb, transfer ke Ranah Minang untuk keperluan pilkada serentak sekitar Rp500 miliar.
Anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke-19 kabupaten dan kota ditambah satu provinsi tersebut diyakini berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat.
"Pasti tumbuh ekonominya karena harus belanja. Belanja untuk kebutuhan pilkada, selain belanja rutin di masing-masing pemerintahan daerah," kata dia.
Ketika ditanya kisaran pertumbuhan ekonomi Sumbar saat Pilkada 2024, Syukriah mengaku belum bisa memastikan karena butuh perbandingan data dengan pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019.
"Kita belum ada membandingkan datanya dengan Pilkada 2019, namun optimis pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai Sumbar hingga Desember 2024," kata dia.
Ia menambahkan secara umum pendapatan Sumbar didominasi oleh pajak dalam negeri, pendapatan negara bukan pajak atau PNBP maupun pemasukan dari sektor badan layanan umum (BLU).
Dari ketiga sektor tersebut, belanja di sektor administrasi pemerintahan berkontribusi lebih besar dari dua bidang lainnya. Otomatis pajak di sektor administrasi pemerintah berdampak positif kepada penerimaan negara.
Ekonomi Provinsi Sumbar tetap tumbuh positif pada triwulan II tahun 2024 sebesar 4,71 persen secara year on year di tengah tekanan perekonomian global akibat ketegangan politik di beberapa kawasan hingga faktor perang dagang.
Pertumbuhan ekonomi di Ranah Minang sebesar 4,71 persen tersebut dikarenakan semua aspek utama seperti pertanian, transportasi, perdagangan, industri pengolahan hingga pergudangan yang tumbuh dengan baik.