Padang (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat mendeklarasikan pasangan M.Iqbal dan Amasrul sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Padang 2024.
Deklarasi yang digelar di GOR A Agus Salim tersebut dihadiri ribuan kader dan simpatisan dari PKS yang memiliki 7 kursi dan Demokrat pemilik 4 kursi di DPRD Padang berdasarkan Pemilu Legislatif 2024.
Ketua DPW PKS sekaligus Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam deklarasi di Padang, Minggu menyebut pasangan M.Iqbal dan Amasrul adalah pasangan yang saling melengkapi untuk bisa memimpin Kota Padang ke depan.
"M.Iqbal adalah seorang akademisi yang saat ini menjabat sebagai Rektor Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya (SWINS). Karena kapasitasnya, ia dipercaya menjadi juru bicara Prabowo-Sandi pada Pilres 2019 dan juru bicara Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada 2024," katanya.
Mahyeldi menyebut M.Iqbal yang merupakan lulusan S3 Psikologi University Kebangsaan Malaysia merupakan seorang konseptor yang matang, meskipun masih tergolong muda (44 thn).
Ia mengatakan, kepemimpinan yang selaras antara kota dan provinsi hingga pusat akan sangat membantu dalam mengakselerasi pembangunan.
Sementara Amasrul adalah pamong senior yang memulai karirnya dari lurah, camat, kepala dinas hingga pernah mengemban amanat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, sehingga sangat memahami tentang birokrasi pemerintahan.
Ketua DPC Demokrat Padang, Surya Jufri dan Ketua DPD PKS Kota Padang, Maharlion menyebutkan masih banyak persoalan yang ada di Kota Padang saat ini seperti tingginya angka pengangguran, infrastruktur, terbatasnya modal usaha tanpa agunan hingga sekolah yang masih butuh biaya untuk beli pakaian akan menjadi perhatian pasangan calon M.Iqbal-Amasrul.
"Kita di DPRD akan mendukung penuh semua program yang menjadi visi-misi pasangan ini," ujar mereka.
M.Iqbal dan Amasrul menyatakan siap mengemban amanat masyarakat untuk memimpin Kota Padang 2024-2029.
Pasangan ini telah menyiapkan delapan program unggulan untuk memajukan Kota Padang diantaranya BPJS Kesehatan gratis bagi warga, bantuan modal UMKM tanpa bunga, BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, seragam sekolah gratis untuk siswa baru.
Selanjutnya menaikkan honor RW,RT, dan Posyandu, honor untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 100 juta untuk KAN dan Bundo Kandung dan Padang Ramah Keluarga.*