Simpang Empat (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat memastikan anggaran untuk Pilkada 2024 sudah mencukupi dan tidak ada kendala.
"Anggaran pilkada tidak ada masalah. Kegiatan keuangan sudah kami susun dan sudah direncanakan sebelumnya untuk mensukseskan Pilkada 2024," kata Ketua KPU Pasaman Barat Alfi Syahrin di Simpang Empat, Jumat.
Ia mengatakan Pemkab Pasaman Barat telah menganggarkan hibah daerah untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini sebesar Rp30.050.000.000 melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Kita pastikan itu sudah sesuai regulasi aman dan mencukupi untuk persiapan Pilkada 2024," ujarnya.
Ia menjelaskan dari dana yang ada untuk pilkada ini yang banyak terserap digunakan terkait dana penyelenggara adhoc.
Dari awal pihaknya telah menyampaikan kepada anggota PPK dan PPS untuk memetakan terkait kebutuhan anggaran, terkait jarak jalan. Jauh dan terisolir.
"Meskipun anggaran besar KPU siap untuk menganggarkan itu. Kita melihat item untuk anggaran Pilkada 2024 ini yang paling banyak digunakan terkait dana adhoc. Mulai dari PPK termasuk anggaran-anggaran lain seperti anggaran logistik dan lainnya," katanya.
Menurutnya pendistribusian logistik atau kebutuhan selama pilkada bagi daerah terjauh dan terisisolir ada perlakuan khusus terkait anggaran. Seperti daerah Sungai Beremas dan Talamau seperti di Tombang.
"Terkait anggaran daerah khusus atau daerah terjauh tentu ada tambahan anggaran untuk mendistribusikan logistik. Karna jarak ini memang mengunakan modal dan transfortasi besar yang diluar dengan Kecamatan lainnya," katanya.
Ia mengimbau kepada seluruh jajaran sekreteriat baik ditingkat PPK maupun PPS. Agar, terkait keuangan betul-betul sesuai standar dan sesuai regulasi yang ada.
"Kepada semua jajaran KPU Pasaman Barat agar tertib administrasi. Sehingga nanti terkait tahapan betul-betul terlaksana karena indikator kesuksesan pilkada ini bukan saja dari pertanggungjawaban keuangan," harapnya.
Saat ini KPU Pasaman Barat melaksanakan bimbingan teknis penyaluran dan pertanggung jawaban pengguna anggaran tahapan pilkada bersama sekretariat PPK dan PPS se-Pasaman Barat selama tiga hari dimulai 22-24 Agustus 2024.***2***
"Anggaran pilkada tidak ada masalah. Kegiatan keuangan sudah kami susun dan sudah direncanakan sebelumnya untuk mensukseskan Pilkada 2024," kata Ketua KPU Pasaman Barat Alfi Syahrin di Simpang Empat, Jumat.
Ia mengatakan Pemkab Pasaman Barat telah menganggarkan hibah daerah untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini sebesar Rp30.050.000.000 melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
"Kita pastikan itu sudah sesuai regulasi aman dan mencukupi untuk persiapan Pilkada 2024," ujarnya.
Ia menjelaskan dari dana yang ada untuk pilkada ini yang banyak terserap digunakan terkait dana penyelenggara adhoc.
Dari awal pihaknya telah menyampaikan kepada anggota PPK dan PPS untuk memetakan terkait kebutuhan anggaran, terkait jarak jalan. Jauh dan terisolir.
"Meskipun anggaran besar KPU siap untuk menganggarkan itu. Kita melihat item untuk anggaran Pilkada 2024 ini yang paling banyak digunakan terkait dana adhoc. Mulai dari PPK termasuk anggaran-anggaran lain seperti anggaran logistik dan lainnya," katanya.
Menurutnya pendistribusian logistik atau kebutuhan selama pilkada bagi daerah terjauh dan terisisolir ada perlakuan khusus terkait anggaran. Seperti daerah Sungai Beremas dan Talamau seperti di Tombang.
"Terkait anggaran daerah khusus atau daerah terjauh tentu ada tambahan anggaran untuk mendistribusikan logistik. Karna jarak ini memang mengunakan modal dan transfortasi besar yang diluar dengan Kecamatan lainnya," katanya.
Ia mengimbau kepada seluruh jajaran sekreteriat baik ditingkat PPK maupun PPS. Agar, terkait keuangan betul-betul sesuai standar dan sesuai regulasi yang ada.
"Kepada semua jajaran KPU Pasaman Barat agar tertib administrasi. Sehingga nanti terkait tahapan betul-betul terlaksana karena indikator kesuksesan pilkada ini bukan saja dari pertanggungjawaban keuangan," harapnya.
Saat ini KPU Pasaman Barat melaksanakan bimbingan teknis penyaluran dan pertanggung jawaban pengguna anggaran tahapan pilkada bersama sekretariat PPK dan PPS se-Pasaman Barat selama tiga hari dimulai 22-24 Agustus 2024.***2***