Sawahlunto (ANTARA) -
BBPMP Sumbar dampingi dan bantu daerah laksanakan program prioritas Kemendikbudristek
Sawahlunto (ANTARA) - Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat menyatakan terus memperkuat kinerja dalam mengawal dan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program prioritas Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Widyaprada BBPMP Sumbar Syarifuddin, di Sawahlunto, Selasa menyampaikan untuk program prioritas Kemendikbudristek yang sedang didampingi BBPMP dalam pelaksanaannya di Provinsi Sumbar adalah sebanyak sepuluh episode Merdeka Belajar.
"Jadi keseluruhan episode Merdeka Belajar itu ada 26, kemudian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari BPPMP ada sepuluh episode, itu yang sekarang kita maksimalkan pendampingan dan penguatannya. Tentu hal itu tidak bisa selesai hanya oleh BBPMP saja, sehingga dukungan dan peran serta dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan," kata dia.
Ia merinci sebanyak sepuluh episode Merdeka Belajar yang mulai diterapkan ke daerah, yakni empat pokok kebijakan merdeka belajar, peningkatan efektifitas penyaluran dan penggunaan dana BOS, program Sekolah Penggerak, Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Markas) dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), implementasi kurikulum merdeka dan platform merdeka belajar, akselerasi peningkatan pendanaan PAUD dan pendidikan kesetaraan.
Kemudian transformasi rapor pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah, penyediaan buku bacaan bermutu untuk kemajuan literasi, transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dan pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Syarifuddin mengatakan program-program kerja yang telah dilaksanakan BBPMP dalam memaksimalkan program prioritas tersebut antara lain adalah ; pemetaan, survei, koordinasi, advokasi, observasi dan visitasi, pelatihan/bimtek/workshop serta monitoring dan evaluasi.
"Untuk optimal dan suksesnya kegiatan-kegiatan tersebut memang ditentukan oleh seberapa terbuka daerah yakni dalam hal ini pemerintah setempat dan ekosistem pendidikan dalam menerima dan mendukung program prioritas ini. Kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah menyambut baik dan telah menindaklanjuti hal ini, termasuk di Kota Sawahlunto itu kami nilai termasuk daerah yang bagus dan cepat menindaklanjuti pendampingan kami," kata dia.
Ia sekaligus mengapresiasi pencapaian Sawahlunto dalam melaksanakan program prioritas Kemendikbudristek yang antara lain terlihat dari hasil assesmen nasional Tahun 2023 yaitu berhasil meraih peringkat II Tingkat Sumatera Barat dengan indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tercatat memperoleh nilai tuntas madya.
"Di Provinsi Sumbar, daerah yang sukses mencapai SPM pendidikan kategori tuntas madya hanya dua yakni Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto, ini prestasi yang menunjukkan perhatian dan dukungan pada bidang pendidikan sangat baik. Sekaligus sudah menjadi permulaan yang bagus dalam menindaklanjuti program-program prioritas Kemendikbudristek," ujarnya merinci.
Penjabat (Pj) Wali Kota Sawahlunto Fauzan Hasan dihubungi secara terpisah, menyebut pemerintah daerah sangat penting dan strategis dalam menjalin sinergi dengan BBPMP sebagai upaya memperkuat dan meningkatkan koordinasi kepada pemerintah pusat atau kementerian.
"Kita melihat BBPMP merupakan jembatan bagi kita di daerah dalam mengadu dan menjemput kebijakan/anggaran dari pemerintah pusat, sehingga perannya sangat penting. Kita apresiasi dan terima kasih selama ini BBPMP Sumbar sudah banyak perhatian dan program kegiatan yang melibatkan Sawahlunto," kata dia.
Ke depan, dia menyatakan Pemkot Sawahlunto menyepakati untuk lebih intens berkoordinasi dengan BBPMP sehingga lebih banyak program prioritas Kemendikbudristek yang diimplementasikan di kota itu.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Asril mengatakan salah satu bukti tindak lanjut dari Pemkot dalam menerapkan bagian dari Kurikulum Merdeka yakni sekolah penggerak adalah dengan mengeluarkan regulasi pendukung berupa Peraturan Wali Kota (Perwako).
"Peraturan Wali Kota Nomor 03 Tahun 2023 tentang program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Di Sumatera Barat, Sawahlunto menjadi daerah pertama yang sudah menyelesaikan regulasi penerapan sekolah penggerak ini," katanya.
Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto Irmayulis merinci kota itu sekarang memiliki kekuatan guru penggerak sebanyak 60 orang.
"Dari total 60 orang guru penggerak, sudah ada enam orang yang diangkat menjadi Kepala Sekolah," kata dia.