Bukittinggi (ANTARA) -
Masyarakat Hukum Adat Kurai (Suku Asli Bukittinggi) melakukan orasi terbuka penolakan secara keras aktivitas LGBT. Aksi ini dilakukan di halaman Jam Gadang, Sabtu (15/6).
"Kami siap untuk melakukan sweeping dan razia ke seluruh kos-kosan dan rumah kontrakan yang berpotensi menjadi tempat aktivitas LGBT," kata Ketua Harian Parik Paga Kurai, Taufik Datuak Nan Laweh.
Orasi terbuka itu dihadiri tokoh adat, tokoh agama, Bundo Kanduang dan pemuda Kurai. Mereka yang hadir membubuhkan tanda tangan pernyataan sikap menolak LGBT di sebuah spanduk besar yang digantung di Jam Gadang.
Taufik mewakili masyarakat adat menyatakan kekecewaan dengan maraknya pelaku LGBT yang berhasil diungkap oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam beberapa waktu terakhir.
"Kami mendapat data kasus LGBT di Bukittinggi menjadi terbanyak kedua di Sumbar, ini mengancam anak kemenakan dan merusak citra kampung halaman Bukittinggi," kata Taufik.
Ia mengungkap dari beberapa kasus LBGT yang terjadi, para pelaku sebagian besar berasal dari luar Kota Bukittinggi dan hanya menjadikan daerah setempat sebagai lokasi transaksi.
"Pelaku maksiat ini kebanyakan dari daerah lain, mereka hanya menjadikan Bukittinggi sebagai pelarian dan tempat bermaksiat, ini tidak bisa dibiarkan," kata Taufik.
Masyarakat Adat meminta diberlakukan sanksi tegas melalui peraturan daerah (Perda) khusus anti maksiat khususnya LGBT.
"Kami mendesak pemerintah daerah dan DPRD melahirkan produk hukum Perda yang memberi hukuman keras kepada pelaku LGBT ini, harus disegerakan," kata Taufik.
Tokoh Adat Kurai itu juga meminta pemilik kos dan rumah kontrakan untuk ikut serta mengevaluasi warga penghuni yang dicurigai berperilaku terjangkit LGBT.
"Jangan biarkan mereka bebas di Bukittinggi. Waspadai tindak tanduk pelaku maksiat ini agar bencana tidak terjadi di Bukittinggi yang sama kita cintai ini dan dikenal berfilosofi Adat Bersendi Syarak (Agama), Syarak Bersendi Kitabullah (Al Quran)," pungkasnya.