Bukittinggi,- (ANTARA) -
Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, Sumatera Barat kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesebelas kalinya atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat, Selasa.
Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, di Bukittinggi, Selasa, mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah memberikan penilaian atas LHP LKPD 2023.
Opini WTP yang kembali diraih Kota Bukittinggi kali ini diterima untuk yang kesebelas kali secara berturut-turut, sebagai bentuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani terutama dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran serta keuangan daerah.
"Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih atas hasil penilaian BPK RI Perwakilan Sumbar. Ini merupakan WTP kesebelas kali secara berturut- turut yang diraih Kota Bukittinggi," katanya pula.
Ia juga mengapresiasi kerja sama, sinergi dan kesungguhan antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan anggaran yang baik, akuntabel dan transparan.
Selain itu, wali kota juga berterima kasih pada segenap jajaran Pemkot Bukittinggi.
Selain itu, wali kota juga berterima kasih pada segenap jajaran Pemkot Bukittinggi.
Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial mengapresiasi kineja Pemkot Bukittinggi yang sebelas kali meraih opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.
Menurutnya, DPRD Kota Bukittinggi akan tetap bersinergi dengan Pemkot Bukittinggi dalam menciptakan pemerintahan yang baik.
Hal itu tentu akan diwujudkan dengan lebih memaksimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan serta legislasi.
Hal itu tentu akan diwujudkan dengan lebih memaksimalkan fungsi penganggaran dan pengawasan serta legislasi.
"Atas nama pimpinan DPRD dan anggota bersyukur dan mengucapkan terima kasih pada jajaran Pemkot Bukittinggi. Pencapaian yang luar biasa dan kami di DPRD pun tetap akan terus meningkatkan fungsi pengawasan, agar Bukittinggi lebih baik lagi," kata Benny.
Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat, Arif Agus menyampaikan, pemeriksaan ditujukan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar tertentu.
"Yaitu akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil memenuhi persyaratan tersebut dan mematuhi aturan pengelolaan anggaran hingga berbuah penghargaan 11 tahun berturut turut," kata Arif.