Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencari solusi untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sumbar 2023 sebesar Rp 350 miliar, salah satunya dengan menggenjot pendapatan dan mencoret sejumlah kegiatan.
"Solusinya dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Jika penerimaan PAD bisa sesuai dengan target yang ditetapkan, maka persoalan defisit bisa teratasi," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri di Padang, Rabu.
Namun, dengan melihat pendapatan pada semester pertama 2023, ada kemungkinan target pendapat asli daerah (PAD) tidak akan tercapai. Hal itu karena target yang dipatok pada penyusunan APBD sebelumnya terlalu tinggi.
Ia menyebut kalau target capaian PAD tidak terealisasi, maka kemungkinan harus ada sejumlah kegiatan yang harus dicoret meskipun telah direncanakan.
Hal itu agar APBD P Sumbar 2023 kembali bisa diseimbangkan dan tidak meninggalkan hutang bagi pemerintah daerah.
Sebelumnya Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan APBD P Sumbar 2023 dalam kondisi tragis karena ada defisit anggaran
mencapai Rp350 miliar dan penurunan target pendapatan senilai Rp330 miliar.
Ia menyebut kedua hal itu mengakibatkan perlunya rasionalisasi kegiatan dan program mencapai angka Rp650 miliar.
"Ini merupakan kondisi yang sangat tragis sekali dan merupakan kejadian pertama dari APBD Sumbar. Ini menjadi PR yang sangat berat bagi DPRD dan Pemprov untuk menyeimbangkan kembali APBD Perubahan Tahun 2023," ujarnya.*
"Solusinya dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor. Jika penerimaan PAD bisa sesuai dengan target yang ditetapkan, maka persoalan defisit bisa teratasi," kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar, Hansastri di Padang, Rabu.
Namun, dengan melihat pendapatan pada semester pertama 2023, ada kemungkinan target pendapat asli daerah (PAD) tidak akan tercapai. Hal itu karena target yang dipatok pada penyusunan APBD sebelumnya terlalu tinggi.
Ia menyebut kalau target capaian PAD tidak terealisasi, maka kemungkinan harus ada sejumlah kegiatan yang harus dicoret meskipun telah direncanakan.
Hal itu agar APBD P Sumbar 2023 kembali bisa diseimbangkan dan tidak meninggalkan hutang bagi pemerintah daerah.
Sebelumnya Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan APBD P Sumbar 2023 dalam kondisi tragis karena ada defisit anggaran
mencapai Rp350 miliar dan penurunan target pendapatan senilai Rp330 miliar.
Ia menyebut kedua hal itu mengakibatkan perlunya rasionalisasi kegiatan dan program mencapai angka Rp650 miliar.
"Ini merupakan kondisi yang sangat tragis sekali dan merupakan kejadian pertama dari APBD Sumbar. Ini menjadi PR yang sangat berat bagi DPRD dan Pemprov untuk menyeimbangkan kembali APBD Perubahan Tahun 2023," ujarnya.*