Padang (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) meminta pemerintah untuk menganggarkan biaya perawatan Asrama Haji Padang Pariaman agar bangunan tersebut lebih terawat.
"BPKP mendorong adanya biaya yang dianggarkan untuk perawatan, sebab bangunannya sudah ada," kata Kepala BPKP perwakilan Sumbar Dessy Adin di Padang, Selasa.
Dessy mengatakan pembangunan Asrama Haji yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman tersebut dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama.
Sejauh ini, ujar dia, hasil tinjauan yang dilakukan BPKP tidak ada temuan atau masalah dari proyek tersebut. Hanya saja, yang menjadi sorotan ialah tidak adanya pemeliharaan bangunan.
"Jadi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan itu harus ada mata anggarannya," ujar dia.
Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti soal
pembebasan tanah atau lahan di Provinsi Sumbar yang menjadi salah satu kendala krusial pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).
Pada dasarnya, suatu pembangunan dapat dilakukan apabila persoalan lahan sudah selesai dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.
Untuk kelanjutan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru (254 kilometer), khususnya seksi I Padang-Sicincin (36,15 kilometer) hingga kini belum menemui kejelasan yang pasti kapan kembali dilanjutkan.
Secara umum, BPKP Sumbar telah menetapkan prioritas pengawasan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumbar. Selain itu, instansi tersebut juga melakukan evaluasi perencanaan penganggaran di lima kabupaten dan kota pada tahun 2023.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPKP sarankan pemerintah anggarkan biaya perawatan Asrama Haji
"BPKP mendorong adanya biaya yang dianggarkan untuk perawatan, sebab bangunannya sudah ada," kata Kepala BPKP perwakilan Sumbar Dessy Adin di Padang, Selasa.
Dessy mengatakan pembangunan Asrama Haji yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman tersebut dibiayai melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama.
Sejauh ini, ujar dia, hasil tinjauan yang dilakukan BPKP tidak ada temuan atau masalah dari proyek tersebut. Hanya saja, yang menjadi sorotan ialah tidak adanya pemeliharaan bangunan.
"Jadi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan itu harus ada mata anggarannya," ujar dia.
Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti soal
pembebasan tanah atau lahan di Provinsi Sumbar yang menjadi salah satu kendala krusial pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).
Pada dasarnya, suatu pembangunan dapat dilakukan apabila persoalan lahan sudah selesai dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya.
Untuk kelanjutan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru (254 kilometer), khususnya seksi I Padang-Sicincin (36,15 kilometer) hingga kini belum menemui kejelasan yang pasti kapan kembali dilanjutkan.
Secara umum, BPKP Sumbar telah menetapkan prioritas pengawasan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumbar. Selain itu, instansi tersebut juga melakukan evaluasi perencanaan penganggaran di lima kabupaten dan kota pada tahun 2023.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPKP sarankan pemerintah anggarkan biaya perawatan Asrama Haji