Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung pengelolaan ekowisata yang dikembangkan di dalam kawasan hutan melalui skema perhutanan sosial. Sumbar setidaknya telah memiliki tujuh ekowisata yang dikembangkan di kawasan perhutanan sosial.

"Sumbar punya potensi ekowisata yang besar. Banyak potensi seperti air terjun, bentang alam maupun sungai yang indah di daerah itu, tetapi tersembunyi dalam hutan. Dengan perhutanan sosial ini bisa dikembangkan," kata Kepala Dinas kehutanan Sumbar, Yozarwardi di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan saat ini sudah ada tujuh ekowisata yang dikembangkan dalam kawasan perhutanan sosial dan telah mampu menarik ribuan wisatawan untuk datang.

Tujuh ekowisata itu masing-masing dikelola di Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Beringin Sakti, Hkm Solok Rajo, Hutan Nagari (HN) Salibutan, HN Simarasok, HN Taram, HN Sumpur Kudus dan HN Sambungo.

Saat ini juga tengah dikembangkan tujuh titik lagi untuk ekowisata yaitu Hkm Sungai Tuo Kabupaten Sijunjung, Hutan Nagari Taram Kabupaten Limapuluh Kota, Hutan Nagaru Sungai Buluah Padang Pariaman dan Hutan Nagari Pasia Laweh di Kabupaten Agam.

"Ke depan kita akan terus kembangkan potensi ini agar bisa mendorong perekonomian masyarakat sekitar hutan," katanya.

Selain untuk ekowisata, kawasan Perhutanan Sosial di Sumbar juga dikembangkan untuk usaha lain seperti pertanian dan perkebunan.

Beberapa perkebunan dalam kawasan hutan sosial seperti Solok Radjo bahkan telah berhasil mengekspor produk kopi hingga Amerika Serikat.

Hingga awal 2023, terdapat 199 kawasan yang masuk dalam perhutanan sosial di Sumbar. Sementara capaian luas Perizinan Perhutanan Sosial di Sumbar mencapai 271.745 hektare.

Tahun 2023 dialokasikan 50 ribu hektare lahan hutan juga akan dikelola dengan skema Perhutanan Sosial.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Sumbar dukung pengelolaan ekowisata di perhutanan sosial