Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengungkapkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini naik hingga 80 persen dari Rp1,2 miliar tahun lalu kini menjadi Rp2 miliar.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Hellen Hasmeita menyampaikan naiknya penerimaan sejalan dengan kebijakan pengetatan kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) membayar PBB.
"Karena kesadaran pembayaran pajak itu harus dimulai dari ASN. Jika tidak tentu masyarakat juga akan enggan membayar," ungkapnya di Painan.
Berdasarkan data DPPKAD Pesisir Selatan realisasi penerimaan PBB P2 sepanjang tahun ini merupakan yang tertinggi sejak kewenangan pemungutan diserahkan pada pemerintah daerah.
Ia melanjutkan dirinya tidak menampik saat ini masih terjadi kebocoran penerimaan, karena disebabkan berbagai faktor, baik yang datang dari dalam maupun faktor dari luar.
Guna meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten kini terus melakukan upaya ekstensifikasi penerimaan daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada atau bahkan mencari sumber pendapatan baru.
Ikuti Survei Kesadaran Merek ANTARA:
Kemudian melalui strategi intensifikasi dengan menekan kebocoran penerimaan dari internal sendiri. Salah satu strategi adalah dengan melakukan pembayaran pajak secara online.
"Evaluasi kebijakan terus kami lakukan, sehingga penerimaan daerah betul-betul optimal demi terwujud pembangunan yang berkelanjutan," terangnya.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumatera Barat pada triwulan III tahun ini juga mengonfirmasi terjadinya peningkatan realisasi pendapatan Pesisir Selatan secara keseluruhan dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada triwulan III 2021 realisasi pendapatan tercatat sebesar 61,60 persen, kini menjadi 69,57 persen. Bahkan terpantau sebagai pangsa tertinggi dari total pendapatan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Namun kontribusi atau pangsa Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode tersebut masih sebesar 8,84 persen.
Sebagian besar keuangan daerah masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Meski demikian kontribusi PAD murni terhadap APBD terpantau mengalami peningkatan.
Karena itu, ulasnya pemerintah kabupaten kini terus memacu kegiatan hilirisasi berbasis produk unggulan lokal melalui proses industrialisasi menuju kemandirian perekonomian daerah.
"Dampaknya mulai terasa sejak dua tahun terakhir yang tergambar dari meningkatnya kinerja industri pengolahan, khususnya di segmen mikro kecil dan menengah. Nilai produksi mereka terus naik," tuturnya.