​​​​​​​Lubukbasung,  (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengingatkan pemerintah setempat agar semua program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

"Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus tepat sasaran dan memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan," kata Anggota Fraksi PKS Agam, Asrizal di Lubukbasung, Jumat. 

Ia mengatakan, semua program pemerintah daerah dapat dievaluasi output-nya, sehingga masukan yang diinvestasikan sebanding dengan output baik secara kuantitas maupun kwalitas. 

Kemudian juga dapat dievaluasi outcome dan benefitnya, sejauh mana dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan daya ungkit terhadap peningkatan daya saing daerah. 

"Ini harus dilakukan, sehingga program tersebut berdampak terhadap masyarakat," katanya. 

Ia menambahkan, untuk pelaksanaan proyek fisik agar senantiasa memperhatikan kwalitas atau mutu. 

Untuk itu, Pemkab Agam melalui dinas terkait dapat lebih optimal melakukan pengawasan dan mengingatkan rekanan agar bekerja secara profesional dan memenuhi standar mutu dalam kontrak. 

Fraksi PKS masih sering menerima masukan dan kritikan dari masyarakat, LSM dan wartawan bahwa kwalitas pekerjaan fisik terdapat beberapa kurang mutunya. 

"Pengawasan harus ditingkatkan agar mutu pekerjaan lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya. 

Sementara Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Agam, Zulfahmi menambahkan kegiatan di lapangan yang berpotensi bermasalah kiranya Pemkab Agam segera mengambil langkah dan tindakan yang kongkrit guna menghindari kerugian daerah lebih besar. 

"Ambil tindakan tegas terharap pekerjaan yang berpotensi bermasalah itu," katanya. 

Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri menambahkan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah diminta untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan APBD. 

Ini dalam rangka agar tidak terjadi lagi pekerjaan yang tidak selesai atau pekerjaan yang tidak terbayarkan karena kelalaian, kurang teliti dan kurang monitor. 

"Tingkatkan kegiatan evaluasi dan monitoring, serta koordinasi dengan lintas SKPD," katanya. (*)