Padang (ANTARA) -
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Heru Pudyo Nugroho mengemukakan keberadaan APBN di daerah itu berperan sebagai bantalan penahan resesi di tengah tingginya angka inflasi yang terjadi saat ini akibat resesi ekonomi global.
“Di tengah tingginya tingkat inflasi yang terjadi, APBN membuktikan diri mampu menjadi shock absorper atau bantalan penahan guncangan resesi, dalam melindungi daya beli masyarakat,” kata dia di Padang, Kamis.
Ia memaparkan pada penghujung Semester I 2022, kondisi perekonomian Provinsi Sumatera Barat sudah mulai membaik seiring kondisi COVID-19 di Sumatera Barat mulai menurun.
Menurut dia secara umum, realisasi APBN sampai dengan 30 Juni 2022 di regional Sumatera Barat menunjukkan perbaikan dengan tren kinerja positif sisi penerimaan APBN masih terus berlanjut.
Sampai dengan akhir Juni 2022, realisasi pendapatan negara di Sumatera Barat tercatat mencapai Rp4,87 triliun atau 79,34 persen dari target pada APBN 2022.
Selain itu pendapatan Wilayah Sumbar mengalami pertumbuhan sebesar 46,06 persen atau senilai Rp1.537,04 miliar.
Ia menyebutkan secara nominal, realisasi komponen pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan mencapai Rp4,28 triliun atau 84,79 persen dari target dan tumbuh 62,32 persen.
Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp590,77 miliar atau 54,1 persen dari target namun terkontraksi 15,38 dibandingkan periode yang sama.
Pada sisi lain ia memaparkan realisasi belanja negara sampai dengan akhir Juni 2022 mencapai Rp13,92 triliun atau 46,29 persen dari pagu APBN 2022.
Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp4,02 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp9,88 triliun.
Lalu realisasi belanja pegawai hingga 30 Juni 2022 mencapai Rp2,14 triliun atau 46,04 persen dari pagu.
Kemudian realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir triwulan II 2022 mencapai Rp9,88 triliun atau 50,6 persen dari pagu .
Selanjutnya realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik baru bisa dilaksanakan pada April 2022 karena pada triwulan I 2022 sebagain besar Pemda masih dalam proses lelang atau sudah melakukan proses lelang namun belum melakukan penginputan kontrak pada Aplikasi OMSPAN yang merupakan syarat salur DAK Fisik Tahap I.
Oleh karena itu, realisasi DAK Fisik pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 85,77 miliar atau hanya 4,63 persen dari total pagu dana yang disediakan.
Ia menambahkan kinerja APBN perlu terus dijaga agar dapat terus berfungsi optimal sebagai bantalan peredam atas berbagai krisis dan tantangan perekonomian yang dihadapi, terutama untuk melindungi daya beli masyarakat serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi.
"Meskipun hingga triwulan II 2022 ini kinerja APBN terlihat cukup positif, APBN harus bersiap-siap kembali bekerja keras untuk menjaga ekonomi dan rakyat kita dari gejolak global yang sekarang berasal dari sumber komoditas pangan dan energi, " ujarnya.