Jakarta, (Antara) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan kudeta militer terhadap Mohamed Moursi di Mesir merupakan bentuk pengingkaran demokrasi dan kedaulatan rakyat. "Krisis politik yang berpangkal pada kudeta militer di Mesir sangat memperihatinkan karena menimbulkan korban jiwa, dan merupakan bentuk pengingkaran proses demokrasi serta kedaulatan rakyat Mesir," kata Din Syamsuddin dalam konferensi pers ormas dan lembaga Islam di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Senin. Dia mengatakan ormas dan lembaga Islam menilai kondisi yang terjadi di Mesir berdampak sistemik pada stabilitas kawasan arab dan dunia Islam. Karena itu, menurut dia ormas Islam mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah diplomasi dan tidak hanya berdiam diri. "Tapi karena menyangkut kepentingan dunia Arab dan Islam, maka terkait posisi Indonesia kami mendorong pemerintah untuk berpendapat. Kami mendorong untuk mengambil langkah diplomasi tinggi, bukan berdiam diri," tegasnya. Dia berharap pernyataan ormas Islam tersebut dapat disampaikan media massa kepada dunia, sehingga tersebarluaskan hingga ke Mesir dan didengarkan pihak yang berwenang. Anggota Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Natsir mengatakan Menteri Luar Negeri Indonesia harus berbicara mengenai kondisi yang terjadi di Mesir, dan menjelaskan posisi Indonesia terkait masalah tersebut. Dia menjelaskan hal tersebut merupakan bagian dari upaya diplomasi untuk membangun perdamaian. Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Zahir Khan menegaskan kudeta militer yang terjadi di Mesir merupakan bentuk tindakan yang tidak demokratis. Menurut dia, Mohamed Moursi merupakan presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokratis sehingga dunia tidak bisa menentang terpilihnya tokoh Ikhwanul Muslimin tersebut sebagai presiden pada 2012. Militer Mesir pada Rabu malam (3/7) menggulingkan Mohamed Moursi yang merupakan presiden pertama dipilih secara demokratis di Mesir, dan dilaporkan menciduk sebagian pendukungnya Moursi yang berkeras "mengenai keabsahannya". Militer Mesir menilai Moursi "tidak mencapai sasaran rakyat" dan "gagal memenuhi tuntutan umum". (*/jno)