Solok (ANTARA) - Diskominfo Kota Solok, Sumatera Barat mengharapkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di kota itu lebih optimal dalam mencegah penyebaran hoaks yang beredar di media sosial maupun di tengah masyarakat.
Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Solok, Lusya Adelina di Solok, Jumat, mengatakan KIM yang saat ini sudah dibentuk merupakan mitra pemerintah daerah dalam diseminasi informasi program dan capaian pemerintah daerah, sekaligus untuk meluruskan berita hoaks yang ada.
“Kami berharap pengurus KIM dapat berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam meluruskan informasi mengenai vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19,” kata Lusya.
Ia juga mengatakan Diskominfo Solok juga telah menggelar pertemuan dengan anggota KIM pada Rabu (6/10) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam antisipasi berita hoaks yang beredar di media sosial, sekaligus memaparkan tentang pentingnya vaksinasi untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19.
Selain itu, juga sebagai bentuk upaya Dinas Kominfo dalam satgas pencegahan penyebaran COVID-19, untuk memberikan informasi yang akurat tentang vaksinasi COVID-19.
Di samping itu, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Yon Hasdian mengatakan pertemuan tersebut diikuti oleh KIM dari tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Sikarah.
“Diharapkan informasi yang telah disampaikan narasumber dapat berguna untuk mengenali dan mencegah perkembangan berita hoaks yang berkembang di tengah masyarakat,” kata dia.
Ia juga meminta agar masyarakat berhati-hati dalam menerima, menelaah dan meneruskan berita yang ada di media sosial.
“Kita harus teliti dalam meneruskan informasi menggunakan media sosial, jangan sampai kita meneruskan informasi yang belum tentu kebenarannya, apalagi informasi yang dapat menimbulkan kegaduhan,” kata dia.
Selain itu, ia menyebutkan tentang ciri-ciri berita hoaks, yakni tidak mempunyai sumber berita yang jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi.
“Selain itu berita hoaks dapat menimbulkan kecemasan, kebencian dan permusuhan antar satu sama lain, kemudian berita hoaks memiliki informasi yang bersifat menyerang, tidak netral dan memiliki judul yang provokatif,” ujar dia.
Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Solok, Lusya Adelina di Solok, Jumat, mengatakan KIM yang saat ini sudah dibentuk merupakan mitra pemerintah daerah dalam diseminasi informasi program dan capaian pemerintah daerah, sekaligus untuk meluruskan berita hoaks yang ada.
“Kami berharap pengurus KIM dapat berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam meluruskan informasi mengenai vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19,” kata Lusya.
Ia juga mengatakan Diskominfo Solok juga telah menggelar pertemuan dengan anggota KIM pada Rabu (6/10) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam antisipasi berita hoaks yang beredar di media sosial, sekaligus memaparkan tentang pentingnya vaksinasi untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19.
Selain itu, juga sebagai bentuk upaya Dinas Kominfo dalam satgas pencegahan penyebaran COVID-19, untuk memberikan informasi yang akurat tentang vaksinasi COVID-19.
Di samping itu, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Yon Hasdian mengatakan pertemuan tersebut diikuti oleh KIM dari tujuh kelurahan yang ada di Kecamatan Lubuk Sikarah.
“Diharapkan informasi yang telah disampaikan narasumber dapat berguna untuk mengenali dan mencegah perkembangan berita hoaks yang berkembang di tengah masyarakat,” kata dia.
Ia juga meminta agar masyarakat berhati-hati dalam menerima, menelaah dan meneruskan berita yang ada di media sosial.
“Kita harus teliti dalam meneruskan informasi menggunakan media sosial, jangan sampai kita meneruskan informasi yang belum tentu kebenarannya, apalagi informasi yang dapat menimbulkan kegaduhan,” kata dia.
Selain itu, ia menyebutkan tentang ciri-ciri berita hoaks, yakni tidak mempunyai sumber berita yang jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi.
“Selain itu berita hoaks dapat menimbulkan kecemasan, kebencian dan permusuhan antar satu sama lain, kemudian berita hoaks memiliki informasi yang bersifat menyerang, tidak netral dan memiliki judul yang provokatif,” ujar dia.