Padang (ANTARA) - Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumatera Barat merekomendasikan kepada Gubernur Sumbar agar menunda pelaksanaan kompetisi balap sepeda Tour de Singkarak (TdS ) 2021 karena pelaksanaannya berlangsung di tengah masih berjangkitnya COVID-19.
"Penyelenggaraan TdS jika tetap diadakan pada tahun ini di satu sisi akan bisa menjadi ajang promosi Sumatera Barat, namun di sisi lain ini juga akan memiliki dampak terhadap penanganan COVID-19 oleh sebab itu kami memberikan rekomendasi untuk ditunda atau dibatalkan," kata Koordinator Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar Prof Musliar Kasim di Padang, Jumat.
Ia menyampaikan hal itu saat memberikan rekomendasi hasil rapat pleno Majelis Pertimbangan Kelitbangan soal TdS2021 diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Menurutnya kegiatan ini akan menyebabkan berkumpulnya sejumlah orang yang datang dari luar Sumatera Barat yang berpotensi menciptakan penyebaran virus lebih banyak.
"Apalagi berdasarkan data 25 Agustus 2021 positivity rate Sumbar masih tinggi mencapai 12,94 persen dengan 85.130 kasus positif," kata dia
Selain itu ia menilai rendahnya tingkat vaksinasi di Sumatera Barat memperlambat terbentuknya kekebalan kelompok, sementara potensi yang tinggi dari even TdS 2021 dalam menimbulkan kerumunan hingga pengabaian protokol kesehatan yang berpotensi menciptakan klaster baru dan menghambat upaya penanganan pandemi.
Kemudian ia menyoroti datangnya pebalap sepeda beserta tim ofisial dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara ke Sumatera Barat berpotensi menimbulkan risiko a mutasi virus yang dapat mempersulit penanganan pandemi.
Sejalan dengan itu Sekretaris Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar Dr Muhammad Irfan menilai dari sisi psikososial masyarakat even TdS 2021 yang mengundang masuknya wisatawan asing berpotensi menimbulkan penolakan bahkan gejolak sosial termasuk penilaian terhadap konsistensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Ia berpendapat dalam upaya untuk menggerakkan sektor UMKM dan pariwisata, anggaran pelaksanaan TdS sebesar Rp4,9 miliar dengan risiko terhadap munculnya klaster baru, mutasi maupun biaya sosial berupa penolakan masyarakat, akan jauh lebih bermanfaat dan dirasakan masyarakat jika dialihkan untuk penanganan COVID-19, atau subsidi kepada pelaku UMKM terutama UMKM penunjang pariwisata yang terdampak pandemi atau kegiatan promosi pariwisata lainnya yang lebih memungkinkan.
Terakhir untuk menyelenggarakan even TdS yang lebih bermanfaat pada masa yang akan datang, Majelis merekomendasikan perlunya dilakukan studi tentang manfaat ekonomi dan sosial pelaksanaan event TdS.
Penyerahan rekomendasi dihadiri Wakil Koordinator Dr Sudarman Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Azmi dan Sub koordinator Kesehatan Prof Rizanda.
Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan Majelis Pertimbanan Kelitbangan.
Rekomendasi ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk memutuskan apakah TdS 2021 tetap dilaksanakan atau tidak, kata dia.
"Penyelenggaraan TdS jika tetap diadakan pada tahun ini di satu sisi akan bisa menjadi ajang promosi Sumatera Barat, namun di sisi lain ini juga akan memiliki dampak terhadap penanganan COVID-19 oleh sebab itu kami memberikan rekomendasi untuk ditunda atau dibatalkan," kata Koordinator Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar Prof Musliar Kasim di Padang, Jumat.
Ia menyampaikan hal itu saat memberikan rekomendasi hasil rapat pleno Majelis Pertimbangan Kelitbangan soal TdS2021 diterima langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi.
Menurutnya kegiatan ini akan menyebabkan berkumpulnya sejumlah orang yang datang dari luar Sumatera Barat yang berpotensi menciptakan penyebaran virus lebih banyak.
"Apalagi berdasarkan data 25 Agustus 2021 positivity rate Sumbar masih tinggi mencapai 12,94 persen dengan 85.130 kasus positif," kata dia
Selain itu ia menilai rendahnya tingkat vaksinasi di Sumatera Barat memperlambat terbentuknya kekebalan kelompok, sementara potensi yang tinggi dari even TdS 2021 dalam menimbulkan kerumunan hingga pengabaian protokol kesehatan yang berpotensi menciptakan klaster baru dan menghambat upaya penanganan pandemi.
Kemudian ia menyoroti datangnya pebalap sepeda beserta tim ofisial dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara ke Sumatera Barat berpotensi menimbulkan risiko a mutasi virus yang dapat mempersulit penanganan pandemi.
Sejalan dengan itu Sekretaris Majelis Pertimbangan Kelitbangan Sumbar Dr Muhammad Irfan menilai dari sisi psikososial masyarakat even TdS 2021 yang mengundang masuknya wisatawan asing berpotensi menimbulkan penolakan bahkan gejolak sosial termasuk penilaian terhadap konsistensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat.
Ia berpendapat dalam upaya untuk menggerakkan sektor UMKM dan pariwisata, anggaran pelaksanaan TdS sebesar Rp4,9 miliar dengan risiko terhadap munculnya klaster baru, mutasi maupun biaya sosial berupa penolakan masyarakat, akan jauh lebih bermanfaat dan dirasakan masyarakat jika dialihkan untuk penanganan COVID-19, atau subsidi kepada pelaku UMKM terutama UMKM penunjang pariwisata yang terdampak pandemi atau kegiatan promosi pariwisata lainnya yang lebih memungkinkan.
Terakhir untuk menyelenggarakan even TdS yang lebih bermanfaat pada masa yang akan datang, Majelis merekomendasikan perlunya dilakukan studi tentang manfaat ekonomi dan sosial pelaksanaan event TdS.
Penyerahan rekomendasi dihadiri Wakil Koordinator Dr Sudarman Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Azmi dan Sub koordinator Kesehatan Prof Rizanda.
Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan Majelis Pertimbanan Kelitbangan.
Rekomendasi ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk memutuskan apakah TdS 2021 tetap dilaksanakan atau tidak, kata dia.