Padang (ANTARA) - Calon Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Sutan Riska Tuanku Kerajaan menunjuk mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan aktivis anti korupsi Donal Fariz sebagai kuasa hukum untuk Pilkada Dharmasraya 2020.
"Kami meminta kesediaan bang Febri dan Donal untuk menjadi kuasa hukum, Alhamdulillah mereka bersedia menjadi kuasa hukum," ujar Sutan Riska saat menggelar Dialog Pers di Padang, Jumat.
Menurutnya penunjukkan itu bermula dari diskusi ringan seputar pulang kampung, anak muda, kancah politik, dan cerita tentang potongan sejarah panjang kejayaan Dharmasraya.
Serta pembicaraan mengenai isu pemberantasan korupsi dann mewujudkan pemerintah bersih.
"Kami menyadari pembangunan akan lancar dan dapat dirasakan masyarakat jika prinsip-prinsip anti korupsi serta tata kelola pemerintahan dilaksanakan," katanya.
Karena itulah, lanjutnya mereka akhirnya merasa satu ide dan visi untuk menjalankan proses politik yang bersih dan berintegritas.
Khususnya keinginan yang sama untuk menolak praktik-praktik politik uang dan penggunaan kebohongan atau hoaks serta isu SARA dalam Pilkada.
Sutan Riska mengklaim pada periode pertama ia sudah berikhtiar menerapkan tata kelola pemerintah yang baik, dibuktikan dengan peraihan prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut sejak 2016.
Sejumlah terobosan dibidang tata kelola pemerintah juga telah dilakukan seperti lelang jabatan dan pengurusan izin satu pintu.
Sementara Febri Diansyah dan Donal Fariz yang mendirikan Visi Integritas Law Office memulai perjalanan barunya sebagai kuasa hukum Sutan Riska dan D P Datuk Labuan.
Menurut Febri dirinya bukan sekedar pendampingan hukum, tapi membawa misi politik berintegritas dengan tujuan agar masyarakat Dharmasraya mendapatkan pemimpin yang terbaik.
Mantan Jubir KPK itu menilai proses politik yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih, dan seluruh kebijakan butuh dukungan pemerintahan yang bersih tersebut.
"Ini ikhtiar yang kami lakukan bersama dengan posisi sebagai kuasa hukum, harus dijalankan secara profesional dan diluar tim kampanye," ujarnya.
Sedangkan Donal Fariz mengatakan politik bersih dan berintegritas perlu dimulai dari Pilkada mengingat peran pentingnya untuk mewujudkan pemerintah bersih.
Mantan aktivis ICW itu juga menilai adanya pemimpin muda yang maju dalam kontes politik adalah nilai lebih.
“Kepemimpinan Sutan Riska di Dharmasraya sudah mencapai titik yang membanggakan,” ujarnya.
Para kuasa hukum ini juga telah memberikan pelatihan tentang Pilkada berintegritas, larangan politik uang, dan SARA untuk para tim pemenang.
“Itikad kami di Dharmasraya ingin menyampaikan dua visi, pertama visi integritas kepada calon yang kedua kepada penyelenggara pemilu,” ujar Donal.
"Kami meminta kesediaan bang Febri dan Donal untuk menjadi kuasa hukum, Alhamdulillah mereka bersedia menjadi kuasa hukum," ujar Sutan Riska saat menggelar Dialog Pers di Padang, Jumat.
Menurutnya penunjukkan itu bermula dari diskusi ringan seputar pulang kampung, anak muda, kancah politik, dan cerita tentang potongan sejarah panjang kejayaan Dharmasraya.
Serta pembicaraan mengenai isu pemberantasan korupsi dann mewujudkan pemerintah bersih.
"Kami menyadari pembangunan akan lancar dan dapat dirasakan masyarakat jika prinsip-prinsip anti korupsi serta tata kelola pemerintahan dilaksanakan," katanya.
Karena itulah, lanjutnya mereka akhirnya merasa satu ide dan visi untuk menjalankan proses politik yang bersih dan berintegritas.
Khususnya keinginan yang sama untuk menolak praktik-praktik politik uang dan penggunaan kebohongan atau hoaks serta isu SARA dalam Pilkada.
Sutan Riska mengklaim pada periode pertama ia sudah berikhtiar menerapkan tata kelola pemerintah yang baik, dibuktikan dengan peraihan prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut sejak 2016.
Sejumlah terobosan dibidang tata kelola pemerintah juga telah dilakukan seperti lelang jabatan dan pengurusan izin satu pintu.
Sementara Febri Diansyah dan Donal Fariz yang mendirikan Visi Integritas Law Office memulai perjalanan barunya sebagai kuasa hukum Sutan Riska dan D P Datuk Labuan.
Menurut Febri dirinya bukan sekedar pendampingan hukum, tapi membawa misi politik berintegritas dengan tujuan agar masyarakat Dharmasraya mendapatkan pemimpin yang terbaik.
Mantan Jubir KPK itu menilai proses politik yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih, dan seluruh kebijakan butuh dukungan pemerintahan yang bersih tersebut.
"Ini ikhtiar yang kami lakukan bersama dengan posisi sebagai kuasa hukum, harus dijalankan secara profesional dan diluar tim kampanye," ujarnya.
Sedangkan Donal Fariz mengatakan politik bersih dan berintegritas perlu dimulai dari Pilkada mengingat peran pentingnya untuk mewujudkan pemerintah bersih.
Mantan aktivis ICW itu juga menilai adanya pemimpin muda yang maju dalam kontes politik adalah nilai lebih.
“Kepemimpinan Sutan Riska di Dharmasraya sudah mencapai titik yang membanggakan,” ujarnya.
Para kuasa hukum ini juga telah memberikan pelatihan tentang Pilkada berintegritas, larangan politik uang, dan SARA untuk para tim pemenang.
“Itikad kami di Dharmasraya ingin menyampaikan dua visi, pertama visi integritas kepada calon yang kedua kepada penyelenggara pemilu,” ujar Donal.