Sarilamak (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta agar perusahaan tambang Galian C di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk ikut bertanggung jawab membenahi kerusakan jalan provinsi di daerah itu yang disebabkan banyaknya truk yang melebihi tonase melewati jalan tersebut.
“Kami lihat, jalannya rusak akibat dari truk yang lewat batas tonase. Sehingga kami perlu memberikan suatu peringatan,” kata dia didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbat Irsyad Syafar saat mengecek langsung kondisi jalan provinsi yang berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa.
Oleh sebab itu, politisi PKS itu meminta agar perusahaan tambang tidak lagi menggunakan kendaraan yang melebihi tonase kelas jalan. Setelah itu, Irwan meminta agar perusahaan tambang juga diminta untuk menaati aturan yang berlaku.
"Ada beberapa hal yang sepakati dengan para penambang, yakni selain tonase sesuai, mereka (tambang) juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan,” sebutnya.
Bahkan, Gubernur yang akrab disapa IP itu menyebutkan tidak akan segan-segan mencabut izin tambang bagi perusahaan yang secara jelas melanggar aturan.
“Penambang, kalau tidak mengikuti aturan, cabut izinnya. Tapi ini dicek dulu, kalau perusahaan memenuhi syarat, kewajibannya harus dipenuhi. Perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan umum jangan mencari untung tapi jalan rayanya rusak," ujarnya.
Meski begitu, Irwan memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar juga ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut.
“Kami di provinsi Insya Allah tahun depan akan menganggarkan untuk membuat ringgit aspalnya,” sebutnya.
Terpisah, tokoh masyarakat Lareh Sago Halaban N Datuak Mangkuto meminta agar ada tindakan tegas dari Pemprov Sumbar untuk membuat penambang menghentikan truk-truk bertonase tinggi terus beroperasi.
“Sejak dua tahun ini, jalan rusak parah. Ada puluhan truk-truk bertonase tinggi dengan muatan lebih dari 30 ton yang melintas tiap hari. Padahal kelas jalan bukan lintasan bagi truk-truk bertonase tinggi. Akibatnya, jalan rusak, hancur, berlubang dan bergelombang. Ini yang kita sesalkan,” kata dia
“Kami lihat, jalannya rusak akibat dari truk yang lewat batas tonase. Sehingga kami perlu memberikan suatu peringatan,” kata dia didampingi Wakil Ketua DPRD Sumbat Irsyad Syafar saat mengecek langsung kondisi jalan provinsi yang berada di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa.
Oleh sebab itu, politisi PKS itu meminta agar perusahaan tambang tidak lagi menggunakan kendaraan yang melebihi tonase kelas jalan. Setelah itu, Irwan meminta agar perusahaan tambang juga diminta untuk menaati aturan yang berlaku.
"Ada beberapa hal yang sepakati dengan para penambang, yakni selain tonase sesuai, mereka (tambang) juga memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan,” sebutnya.
Bahkan, Gubernur yang akrab disapa IP itu menyebutkan tidak akan segan-segan mencabut izin tambang bagi perusahaan yang secara jelas melanggar aturan.
“Penambang, kalau tidak mengikuti aturan, cabut izinnya. Tapi ini dicek dulu, kalau perusahaan memenuhi syarat, kewajibannya harus dipenuhi. Perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan umum jangan mencari untung tapi jalan rayanya rusak," ujarnya.
Meski begitu, Irwan memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar juga ikut bertanggung jawab untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak tersebut.
“Kami di provinsi Insya Allah tahun depan akan menganggarkan untuk membuat ringgit aspalnya,” sebutnya.
Terpisah, tokoh masyarakat Lareh Sago Halaban N Datuak Mangkuto meminta agar ada tindakan tegas dari Pemprov Sumbar untuk membuat penambang menghentikan truk-truk bertonase tinggi terus beroperasi.
“Sejak dua tahun ini, jalan rusak parah. Ada puluhan truk-truk bertonase tinggi dengan muatan lebih dari 30 ton yang melintas tiap hari. Padahal kelas jalan bukan lintasan bagi truk-truk bertonase tinggi. Akibatnya, jalan rusak, hancur, berlubang dan bergelombang. Ini yang kita sesalkan,” kata dia