Padang (ANTARA) - Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Ganefri, Ph.D, menyampaikan bahwa proses pembebasan lahan UNP, yang sekarang ditempati oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia (YPKMI) segera menemui titik terang.

Ia menjelaskan di Padang, Selasa, bahwa permasalahan lahan UNP dengan YPKMI sudah dibicarakan dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Sumatera Barat ( Sumbar ), saat Kapolda Sumbar mengunjungi ruanganya.

Lanjutnya, tanah yang diduduki oleh YPKMI di kawasan Pondok menjadi milik UNP sejak adanya serah terima aset berkas milik asing atau Tionghoa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 18 Desember 2018 lalu.

Ganefri juga mengatakan bahwa tanah ini sudah sah milik UNP sejak tahun 2018, tetapi UNP harus menghadapi proses yang sangat panjang mengenai perdebatan tanah hak milik sendiri.

"Tahun 2018 kita mendapatkan bantuan dari mentri keuangan berupa penyerahan tanah, tanah itu diserahkan kepada UNP, tapi masih diduduki oleh pihak YPKMI," ujarnya. 

Ganefri menjelaskan bahwa sekjen kelembagaan sudah menyurati YPKMI mengenai permasalahan tanah ini, jika YPKMI tidak mengosongkannya maka izin YPKMI akan ditinjau kembali.

Mengenai permasalahan lahan ini, Ganefri mengatakan bahwa bantuan dari Kapolda sangat diperlukan dalam bentuk pengawalan karena UNP akan mengirimkan somasi kepada YPKMI.

"Kita sekarang sedang meminta bantuan dari bapak Kapolda untuk membantu mengawal. Kita sedang mengirim somasi, somasi pertama sudah kita kirimkan untuk mereka, agar mereka keluar. Somasi kedua akan kita ajukan, jika tidak diindahkan somasi kedua maka akan kita laporkan melakukan pelanggaran," tegasnya.

Ganefri juga menyampaikan bahwa UNP akan membangun Hotel bintang tiga di lahan tersebut sejumlah 130 kamar. 

"Perencanaan pembangunan hotel bintang tiga serta uang untuk pembangun hotel tersebut sudah ada," tuturnya.