Komisi III DPR bakal cecar Yasonna soal Harun Masiku
Rabu, 22 Januari 2020 21:07 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan. (ANTARA/ Abdu Faisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan DPR RI akan memanggil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait kasus suap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pekan depan.
Pemanggilan itu demi mencecar Yasonna dengan sejumlah pertanyaan setelah kader PDI-Perjuangan tersebut enggan menyampaikan keterangan kepada publik terkait kabar yang disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie soal Harun Masiku yang sudah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020.
"Minggu depan, rapat kerja dengan Kemenkumham. Supaya jelas, nanti kami akan tanyakan di Komisi III, apa sih yang sebenarnya terjadi," kata Panjaitan di Senayan Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan bahwa DPR RI menghormati pernyataan Ronny yang mau mengakui keberadaan Harun Masiku di Indonesia setelah sebelumnya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mencatat Harun telah keluar Indonesia menuju Singapura pada hari Senin (6/1) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 11.00 WIB.
Namun setelah melakukan pendalaman informasi dalam sistem yang dimiliki Ditjen Imigrasi termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta, ia kemudian mengaku bahwa Harun Masiku masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air pada tanggal 7 Januari 2020.
Ronny mengakui terdapat keterlambatan waktu (delay time) dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk pada 7 Januari 2020.
Oleh karena itu, Ronny mengatakan telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya keterlambatan waktu dalam pemrosesan data tersebut.
"Hasil pendalaman akan segera dilaporkan kepada saya," ujar Ronny.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly enggan memberikan penjelasan terkait keberadaan tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019—2024 Harun Masiku (HAR) yang ternyata telah di Indonesia sejak 7 Agustus 2020.
"Itu (tanya) Dirjen (Imigrasi)," ujar Yasonna singkat, di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu.
Yasonna memilih untuk langsung pergi meninggalkan kerumunan wartawan yang telah menunggu, ketimbang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait tidak terdeteksinya kepulangan kader PDI Perjuangan itu dari Singapura.
Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut ada keingintahuan besar publik untuk mendapat statement resmi dari pihak Kemenkumham.
"Nanti kami tanyakan, ini ditutupi atau dibuka-buka. Begitu kan? Karena kita ingin penjelasan resmi lah dari Kumham. Teman-teman media juga pasti sama juga bertanya kenapa begini ceritanya?" kata Panjaitan.
"Kan enggak mungkin istrinya (Harun Masiku) berbohong, orang istrinya menerima informasi dari suaminya," kata dia pula.
Pemanggilan itu demi mencecar Yasonna dengan sejumlah pertanyaan setelah kader PDI-Perjuangan tersebut enggan menyampaikan keterangan kepada publik terkait kabar yang disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny F Sompie soal Harun Masiku yang sudah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020.
"Minggu depan, rapat kerja dengan Kemenkumham. Supaya jelas, nanti kami akan tanyakan di Komisi III, apa sih yang sebenarnya terjadi," kata Panjaitan di Senayan Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan bahwa DPR RI menghormati pernyataan Ronny yang mau mengakui keberadaan Harun Masiku di Indonesia setelah sebelumnya Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham mencatat Harun telah keluar Indonesia menuju Singapura pada hari Senin (6/1) melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang sekitar pukul 11.00 WIB.
Namun setelah melakukan pendalaman informasi dalam sistem yang dimiliki Ditjen Imigrasi termasuk data melalui IT yang dimiliki stakeholder terkait di Bandara Soetta, ia kemudian mengaku bahwa Harun Masiku masuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Batik Air pada tanggal 7 Januari 2020.
Ronny mengakui terdapat keterlambatan waktu (delay time) dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2 F Bandara Soekarno Hatta, ketika Harun Masiku melintas masuk pada 7 Januari 2020.
Oleh karena itu, Ronny mengatakan telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya keterlambatan waktu dalam pemrosesan data tersebut.
"Hasil pendalaman akan segera dilaporkan kepada saya," ujar Ronny.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly enggan memberikan penjelasan terkait keberadaan tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019—2024 Harun Masiku (HAR) yang ternyata telah di Indonesia sejak 7 Agustus 2020.
"Itu (tanya) Dirjen (Imigrasi)," ujar Yasonna singkat, di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu.
Yasonna memilih untuk langsung pergi meninggalkan kerumunan wartawan yang telah menunggu, ketimbang memberikan penjelasan lebih lanjut terkait tidak terdeteksinya kepulangan kader PDI Perjuangan itu dari Singapura.
Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut ada keingintahuan besar publik untuk mendapat statement resmi dari pihak Kemenkumham.
"Nanti kami tanyakan, ini ditutupi atau dibuka-buka. Begitu kan? Karena kita ingin penjelasan resmi lah dari Kumham. Teman-teman media juga pasti sama juga bertanya kenapa begini ceritanya?" kata Panjaitan.
"Kan enggak mungkin istrinya (Harun Masiku) berbohong, orang istrinya menerima informasi dari suaminya," kata dia pula.
Pewarta : Abdu Faisal
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Anggota DPR duga polisi tembak warga di Kalteng karena ingin beli sabu
18 December 2024 12:48 WIB, 2024
Hinca tak sepakat Densus 88 bubar meski pahami kegelisahan Fadli Zon terkait pemberantasan terorisme
08 October 2021 6:38 WIB, 2021
Partai Demokrat pasrah, hormati keputusan Jokowi soal susunan kabinet
23 October 2019 18:10 WIB, 2019
Tegaskan Kogasma Demokrat legal, Hinca Pandjaitan: sesuai spirit AD/ART
04 July 2019 12:24 WIB, 2019
Hinca Panjaitan: koalisi pencapresan berakhir setelah pengumuman hasil Pemilu
20 May 2019 6:04 WIB, 2019
Demokrat berhentikan tidak hormat ketua DPD Sulawesi Utara karena membelot
28 September 2018 16:17 WIB, 2018
Demokrat: partai terlambat umumkan capres karena kelelahan penuhi kewajiban politik
20 July 2018 17:33 WIB, 2018
Hinca akui ada ajakan Golkar kepada Demokrat untuk gabung koalisi Jokowi
12 July 2018 12:30 WIB, 2018