Menkes ingin data benar tentukan subsidi BPJS
Senin, 11 November 2019 18:57 WIB
Menteri Kesehatan Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (kiri) menerima penghargaan dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa (kanan) pada upacara Wisuda Purnawira Pati TNI Angkatan Darat di Akademi Militer Magelang, Senin (11/11/2019). (ANTARA/Heru Suyitno)
Magelang (ANTARA) - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan perlu data yang benar untuk menentukan subsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas III.
"Saya butuh data yang detail jangan sampai salah, harus tepat, hal ini terus kita bahas, masih ada waktu sampai sebelum Januari 2020," katanya di Magelang, Senin.
Ia mengatakan hal tersebut di sela mengikuti upacara Wisuda Purnawira Pati TNI Angkatan Darat di Akademi Militer Magelang. Terawan merupakan salah satu perwira tinggi yang menjadi wisudawan.
"Kita upayakan, selaku Menteri Kesehatan berjuang, data dari BPJS Kesehatan kita perlukan jumlahnya berapa dan yang 'clear' berapa baru kita bahas subsidinya," katanya.
Ia mengatakan pada hakikatnya semua pada rohnya menyetujui, tetapi perlu hitung-hitungan, tidak seperti mengeluarkan dompet terus dibuka, nanti bisa memengaruhi APBN.
"Pada bulan Desember 2019 kita upayakan untuk 'clear', tetapi yang paling penting adalah rohnya, pemerintah itu berjuang untuk rakyat, memberikan, mengontribusikan untuk rakyat itu luar biasa," katanya.
Ia mengatakan perpres sudah berlaku tinggal diupayakan supaya iuran BPJS Kesehatan kelas III itu disubsidi sehingga kesannya tidak naik.
"Subsidinya kita baru bahas karena menyangkut jumlahnya dan antarkementerian membahas bersama," katanya.
"Saya butuh data yang detail jangan sampai salah, harus tepat, hal ini terus kita bahas, masih ada waktu sampai sebelum Januari 2020," katanya di Magelang, Senin.
Ia mengatakan hal tersebut di sela mengikuti upacara Wisuda Purnawira Pati TNI Angkatan Darat di Akademi Militer Magelang. Terawan merupakan salah satu perwira tinggi yang menjadi wisudawan.
"Kita upayakan, selaku Menteri Kesehatan berjuang, data dari BPJS Kesehatan kita perlukan jumlahnya berapa dan yang 'clear' berapa baru kita bahas subsidinya," katanya.
Ia mengatakan pada hakikatnya semua pada rohnya menyetujui, tetapi perlu hitung-hitungan, tidak seperti mengeluarkan dompet terus dibuka, nanti bisa memengaruhi APBN.
"Pada bulan Desember 2019 kita upayakan untuk 'clear', tetapi yang paling penting adalah rohnya, pemerintah itu berjuang untuk rakyat, memberikan, mengontribusikan untuk rakyat itu luar biasa," katanya.
Ia mengatakan perpres sudah berlaku tinggal diupayakan supaya iuran BPJS Kesehatan kelas III itu disubsidi sehingga kesannya tidak naik.
"Subsidinya kita baru bahas karena menyangkut jumlahnya dan antarkementerian membahas bersama," katanya.
Pewarta : Heru Suyitno
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
BPJS Kesehatan Bukittinggi gelar pemberian informasi langsung ke masyarakat perkuat pemahaman Program JKN
05 February 2026 11:45 WIB
Tiga Pemda wilayah kerja BPJS Cabang Bukittinggi raih prestasi UHC Award 2026
27 January 2026 16:56 WIB
BPJS Ketenagakerjaan salurkan santunan Rp1 miliar bagi korban bencana hidrometeorologi di Agam
25 December 2025 10:23 WIB