Muaro (ANTARA) - Kantor Kesbangpol dan Linmas menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sijunjung 2019 di ruang pertemuan rumah bupati setempat.
Kegiatan yang diselenggarakan pada 4 November 2019 tersebut, sebagai upaya terciptanya sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan serta penyusunan rencana aksi terpadu yang terkoordinasi dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial di Ranah Lansek Manih.
Hadir pada saat itu, Unsur Forkopimda Kabupaten Sijunjung, Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Zefnihan, Asisten I Setdakab, Yenuarita dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pada kesempatan itu Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin mengatakan rapat evaluasi konflik sosial yang dilaksanakan ini adalah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap daerah.
"Meskipun menjelang pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan wali nagari kemarin juga muncul konflik sosial dalam masyarakat kita, namun semua itu masih bisa kita netralisir dan diatasi secara bersama-sama," katanya.
Kemudian dikatakannya, konflik itu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kapanpun dan dimana saja.
Sebab konflik sosial tersebut bisa bermunculan karena adanya ketidakpuasan individu ataupun kelompok terhadap sesuatu yang menurut individu atau kelompok tersebut belum bisa memuaskan harapan yang mereka inginkan, karena bisa terjadi akibat berbagai kepentingan dengan tujuan tertentu.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak, untuk bisa saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya agar tidak timbul konflik sosial dalam bentuk apapun dengan berbagai penyebabnya.
"Kadang kala program dan kegiatan pemerintah sering kali di goreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab agar daerah ini gaduh," tuturnya.
Oleh karenanya, Bupati Yuswir berharap kepada Forkompinda Kabupaten Sijunjung yang juga tergabung dalam Tim konflik sosial di Kabupaten Sijunjung, agar dapat menjalankan koordinasi tugas dan fungsi untuk membantu mengarahkan program dan kegiatan pemerintah yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Mari bangkit dan sadar, bahwa untuk menjadi manusia unggul yang berdaya dan membangun itu harus diawali dengan solidaritas, cinta tanah air, bela negara dalam mempertahankan kedaulatan NKRI Harga Mati. Sekali lagi mari satukan tekad dan langkah, sinergitas serta dukungan seluruh pihak melalui peran sertanya masing-masing demi terwujudnya nagari madani yang maju, jaya, adil dan sejahtera di Ranah Lansek Manih ini," tandasnya.
Kegiatan yang diselenggarakan pada 4 November 2019 tersebut, sebagai upaya terciptanya sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi kebijakan serta penyusunan rencana aksi terpadu yang terkoordinasi dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial di Ranah Lansek Manih.
Hadir pada saat itu, Unsur Forkopimda Kabupaten Sijunjung, Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Zefnihan, Asisten I Setdakab, Yenuarita dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pada kesempatan itu Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin mengatakan rapat evaluasi konflik sosial yang dilaksanakan ini adalah sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap daerah.
"Meskipun menjelang pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan wali nagari kemarin juga muncul konflik sosial dalam masyarakat kita, namun semua itu masih bisa kita netralisir dan diatasi secara bersama-sama," katanya.
Kemudian dikatakannya, konflik itu tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kapanpun dan dimana saja.
Sebab konflik sosial tersebut bisa bermunculan karena adanya ketidakpuasan individu ataupun kelompok terhadap sesuatu yang menurut individu atau kelompok tersebut belum bisa memuaskan harapan yang mereka inginkan, karena bisa terjadi akibat berbagai kepentingan dengan tujuan tertentu.
Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak, untuk bisa saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya agar tidak timbul konflik sosial dalam bentuk apapun dengan berbagai penyebabnya.
"Kadang kala program dan kegiatan pemerintah sering kali di goreng oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab agar daerah ini gaduh," tuturnya.
Oleh karenanya, Bupati Yuswir berharap kepada Forkompinda Kabupaten Sijunjung yang juga tergabung dalam Tim konflik sosial di Kabupaten Sijunjung, agar dapat menjalankan koordinasi tugas dan fungsi untuk membantu mengarahkan program dan kegiatan pemerintah yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Mari bangkit dan sadar, bahwa untuk menjadi manusia unggul yang berdaya dan membangun itu harus diawali dengan solidaritas, cinta tanah air, bela negara dalam mempertahankan kedaulatan NKRI Harga Mati. Sekali lagi mari satukan tekad dan langkah, sinergitas serta dukungan seluruh pihak melalui peran sertanya masing-masing demi terwujudnya nagari madani yang maju, jaya, adil dan sejahtera di Ranah Lansek Manih ini," tandasnya.