NTT akan tutup Pulau Komodo selama satu tahun, Gubernur: ini langkah berani
Sabtu, 24 Agustus 2019 11:43 WIB
Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat. (Antara foto/Aloysius Lewokeda)
Kupang, (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan rencana pemerintahannya untuk menutup sementara Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional merupakan sebuah langkah kebijakan yang menunjukkan keberanian tindakan pemerintahannya.
“Kebijakan rencana penutupan Pulau Komodo ini merupakan sebuah keberanian dan ketegasan dari pemerintah dalam bertindak untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Kupang, Sabtu.
Ia menyebut kebijakan lain yang berani diambil pemerintahannya seperti moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia asal NTT serta moratorium pertambangan.
Dikatakannya, terkait rencana penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK) selama 1 tahun tersebut untuk tujuan konservasi satwa komodo dan eskosistemnya dalam rangka meningkatkan nilai wisata komodo.
Menurutnya, kebijakan ini semata-mata untuk mengangkat martabat masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
“Kebijakan ini juga demi pelestarian lingkungan hidup dan yang paling penting pemenuhan kesejahteraan seluruh masyarakat NTT,” tegasnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mengatakan, pemerintah provinsi ingin menutup sementara Pulau Komodo karena tidak ingin nasib satwa komodo seperti di Pulau Padar.
“Komodo di Pulau Padar sudah punah total, ini menjadi salah satu alasan mendasar mengapa Pemerintah Provinsi NTT ingin Pulau Komodo direvitalisasi agar nasib Komodo di pulau itu tidak sama dengan di Pulau Padar,” katanya.
Populasi komodo yang mendiami Pulau Padar antara 1980 hingga 1990-an masih banyak, namun seiring perjalanan waktu satwa tersebut mengalami kepunahan akibat sejumlah faktor seperti perburuan liar hewan yang menjadi rantai makanan komodo maupun perubahan lingkungan akibat pembakaran hutan.
Karena itu, kata Wayan Darmawa, pemerintah provinsi menginginkan populasi komodo yang ada di Pulau Komodo tidak mengalami nasib serupa dengan di Pulau Padar.
“Sudah ada indikasi penurunan populasi maupun praktik perburuan liar yang masih terjadi,” katanya.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, menyiapkan sejumlah strategi di antaranya pemulihan habitat komodo seperti keadaan semula menjadi binatang liar, peningkatan ekosistem dan rantai pasokan makanan.
Selain itu dilakukan penataan berupa satu pintu masuk ke TNK, kemitraan pengelolaan dengan pemerintah pusat dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang menghuni pulau-pulau di dalam kawasan tersebut. (*)
“Kebijakan rencana penutupan Pulau Komodo ini merupakan sebuah keberanian dan ketegasan dari pemerintah dalam bertindak untuk kesejahteraan rakyat,” katanya di Kupang, Sabtu.
Ia menyebut kebijakan lain yang berani diambil pemerintahannya seperti moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia asal NTT serta moratorium pertambangan.
Dikatakannya, terkait rencana penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK) selama 1 tahun tersebut untuk tujuan konservasi satwa komodo dan eskosistemnya dalam rangka meningkatkan nilai wisata komodo.
Menurutnya, kebijakan ini semata-mata untuk mengangkat martabat masyarakat di provinsi berbasiskan kepulauan itu.
“Kebijakan ini juga demi pelestarian lingkungan hidup dan yang paling penting pemenuhan kesejahteraan seluruh masyarakat NTT,” tegasnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT mengatakan, pemerintah provinsi ingin menutup sementara Pulau Komodo karena tidak ingin nasib satwa komodo seperti di Pulau Padar.
“Komodo di Pulau Padar sudah punah total, ini menjadi salah satu alasan mendasar mengapa Pemerintah Provinsi NTT ingin Pulau Komodo direvitalisasi agar nasib Komodo di pulau itu tidak sama dengan di Pulau Padar,” katanya.
Populasi komodo yang mendiami Pulau Padar antara 1980 hingga 1990-an masih banyak, namun seiring perjalanan waktu satwa tersebut mengalami kepunahan akibat sejumlah faktor seperti perburuan liar hewan yang menjadi rantai makanan komodo maupun perubahan lingkungan akibat pembakaran hutan.
Karena itu, kata Wayan Darmawa, pemerintah provinsi menginginkan populasi komodo yang ada di Pulau Komodo tidak mengalami nasib serupa dengan di Pulau Padar.
“Sudah ada indikasi penurunan populasi maupun praktik perburuan liar yang masih terjadi,” katanya.
Pemerintah provinsi, lanjutnya, menyiapkan sejumlah strategi di antaranya pemulihan habitat komodo seperti keadaan semula menjadi binatang liar, peningkatan ekosistem dan rantai pasokan makanan.
Selain itu dilakukan penataan berupa satu pintu masuk ke TNK, kemitraan pengelolaan dengan pemerintah pusat dan peningkatan kesejahteran masyarakat yang menghuni pulau-pulau di dalam kawasan tersebut. (*)
Pewarta : Aloysius Lewokeda
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Mengantar Cahaya dari Ranah Minang: PLN UID Sumbar lepas pejuang listrik ke NTT
27 April 2026 11:53 WIB
BNPB pastikan 15 luka dan 100 warga Flores Timur NTT dievakuasi karena gempa
09 April 2026 15:49 WIB
Sudah optimal, operasi pencarian satu korban KM Putri Saknah di Labuan Bajo ditutup
09 January 2026 22:51 WIB