MUI Payakumbuh tegaskan haram golput
Jumat, 29 Maret 2019 19:31 WIB
Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi dan pihak KPU memperlihatkan surat suara pemilu. (Antara Sumbar/Syafri Ario)
Payakumbuh, (ANTARA) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat Mismardi menegaskan haram hukumnya bila golput atau tidak memberikan hak suara bagi yang telah berhak memilih pada Pemilihan Umum 17 April 2019.
"Al Quran dan Sunnah mewajibkan kita untuk memilih pemimpin apalagi di alam demokrasi ini, terpilihnya pemimpin yang baik tergantung kita," kata Mismardi di Payakumbuh, Jumat.
Mismardi menjelaskan, dalam Al Quran umat muslim diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul dan pemimpin.
"Kalau pimpinan itu wajib adanya maka wajib memilihnya," kata Mismardi.
Sedangkan kewajiban memilih juga sesuai dengan Sunnah Rasulullah karena Rasulullah sendiri adalah pemimpin termasuk sahabat nabi para khulafaurrasyidin.
"Maka jatuhlah golput atau tidak memilih haram karena tidak mengikuti Al Quran dan Sunnah," ujarnya.
Selain itu, berdasarkan ijtimak ulama yang dilaksanakan di Kota Padang Panjang pada 2009 juga memutuskan bahwa memilih itu wajib hukumnya bagi umat muslim.
"Jika ingin dipimpin oleh pemimpin yang adil dan bijaksana maka berikanlah hak suara untuk memilih pemimpin yang baik itu," jelasnya.
Indonesia yang menganut sistem demokrasi, kata Mismardi, memilih pimpinan melalui suara terbanyak, maka suara dari rakyat sangat menentukan arah bangsa.
"Undang-undang negara juga telah mengatur memilih adalah hak setiap warga negara, alangkah ruginya ketika memiliki hak tapi tidak digunakan," ujarnya.
Ia menyesalkan, sikap adanya apatis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menyebut bahwa pemilu tidak akan memberikan perubahan terhadap dirinya.
"Dalih masyarakat bahwa tidak memilih kita akan tetap seperti ini saja itu pendapat yang salah, rakyat memang akan tetap menjadi rakyat tapi rakyat akan sejahtera jika pimpinan yang terpilih baik," jelasnya. (*)
"Al Quran dan Sunnah mewajibkan kita untuk memilih pemimpin apalagi di alam demokrasi ini, terpilihnya pemimpin yang baik tergantung kita," kata Mismardi di Payakumbuh, Jumat.
Mismardi menjelaskan, dalam Al Quran umat muslim diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul dan pemimpin.
"Kalau pimpinan itu wajib adanya maka wajib memilihnya," kata Mismardi.
Sedangkan kewajiban memilih juga sesuai dengan Sunnah Rasulullah karena Rasulullah sendiri adalah pemimpin termasuk sahabat nabi para khulafaurrasyidin.
"Maka jatuhlah golput atau tidak memilih haram karena tidak mengikuti Al Quran dan Sunnah," ujarnya.
Selain itu, berdasarkan ijtimak ulama yang dilaksanakan di Kota Padang Panjang pada 2009 juga memutuskan bahwa memilih itu wajib hukumnya bagi umat muslim.
"Jika ingin dipimpin oleh pemimpin yang adil dan bijaksana maka berikanlah hak suara untuk memilih pemimpin yang baik itu," jelasnya.
Indonesia yang menganut sistem demokrasi, kata Mismardi, memilih pimpinan melalui suara terbanyak, maka suara dari rakyat sangat menentukan arah bangsa.
"Undang-undang negara juga telah mengatur memilih adalah hak setiap warga negara, alangkah ruginya ketika memiliki hak tapi tidak digunakan," ujarnya.
Ia menyesalkan, sikap adanya apatis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang menyebut bahwa pemilu tidak akan memberikan perubahan terhadap dirinya.
"Dalih masyarakat bahwa tidak memilih kita akan tetap seperti ini saja itu pendapat yang salah, rakyat memang akan tetap menjadi rakyat tapi rakyat akan sejahtera jika pimpinan yang terpilih baik," jelasnya. (*)
Pewarta : Syafri Ario
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Muhaimin plong setelah lihat fotonya pada surat suara ketika di TPS
14 February 2024 10:19 WIB, 2024
KPU Pasaman Barat musnahkan ribuan surat suara Pemilu 2024 yang rusak
13 February 2024 19:50 WIB, 2024
Terpopuler - Polhukam
Lihat Juga
KPK sita barang bukti elektronik usai geledah rumah kontraktor di Bengkulu
14 September 2026 13:09 WIB