Pulau Punjung (ANTARA) - Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar) Redha Akmal memastikan penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada sekretariat Bawaslu setempat berjalan sesuai aturan dan ketentuan berlaku.
"Sesuai mekanisme dalam surat edara dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat," katanya di Pulau Punjung, Senin.
Hal itu disampaikan Sekretaris didampangi Komisioner Bawaslu Dharmasraya, Syamsurizal, Alde Rado, dan Laila Husni saat menggelar jumpa pers terkait pemberitaan sejumlah media cetak dan elektronik dalam penerimaan PPNPN yang diduga tidak transparan.
Ia mengatakan tahapan penerima pengawai non PNS bebas dari tindak kecurangan dan tetap mengedepankan koordinasi dengan komisioner Bawaslu Dharmasraya dan Sumbar.
Ia menjelaskan mekanisme ujian dilakukan dengan sistem computer basis test (CAT) yang mana hasilnya lansung diketahui setalah peserta menyelesaikan menjawab soal-soal.
"Sistem secara langsung akan merangking empat tertinggi dari 19 pelamar yang mengikuti ujian CAT berapa waktu lalu, dan dalam pelaksanaan ujian juga diawasi pihak bawaslu RI," katanya.
Pihaknya juga tidak membantah terkait pengumuman penerimaan tidak disampaikan melalui media masa maupun media sosial, kata dia hal itu dilakukan untuk mengatasipasi jumlah pendaftaran agar tidak membludak.
"Anggaran kita tidak ada kalau di umumkan secara terbuka, jadi kami hanya menyampaikan pengumumam melalui papan informasi di Sekretariat Bawaslu Dharmasraya," katanya.
Ia menambahkan jumlah penerimaan staf bawaslu sesuai edaran sebanyak empat orang, diantaranya dua orang Sarjana Hukum, satu Sarjana Komputer, dan satu sarjana lainya.
"Insyaallah komisioner dan seluruh staf sekretariat bawaslu tetap solit sampai hari ini. Sebab, pelaksaan pemilu semakin dekat dan beban tugas semakin berat," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Bawaslu Syamsurizal, mengatakan penerimaan pengawai non PNS telah dilakukan sesuai petunjuk teknis tanpa ada kecurangan dalam hal itu.
"Apa yang disampaikan sekretaris kita ini benar, sampai saat ini kami tetap saling koordinasi dan tetap kompak," katanya. (*)
"Sesuai mekanisme dalam surat edara dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat," katanya di Pulau Punjung, Senin.
Hal itu disampaikan Sekretaris didampangi Komisioner Bawaslu Dharmasraya, Syamsurizal, Alde Rado, dan Laila Husni saat menggelar jumpa pers terkait pemberitaan sejumlah media cetak dan elektronik dalam penerimaan PPNPN yang diduga tidak transparan.
Ia mengatakan tahapan penerima pengawai non PNS bebas dari tindak kecurangan dan tetap mengedepankan koordinasi dengan komisioner Bawaslu Dharmasraya dan Sumbar.
Ia menjelaskan mekanisme ujian dilakukan dengan sistem computer basis test (CAT) yang mana hasilnya lansung diketahui setalah peserta menyelesaikan menjawab soal-soal.
"Sistem secara langsung akan merangking empat tertinggi dari 19 pelamar yang mengikuti ujian CAT berapa waktu lalu, dan dalam pelaksanaan ujian juga diawasi pihak bawaslu RI," katanya.
Pihaknya juga tidak membantah terkait pengumuman penerimaan tidak disampaikan melalui media masa maupun media sosial, kata dia hal itu dilakukan untuk mengatasipasi jumlah pendaftaran agar tidak membludak.
"Anggaran kita tidak ada kalau di umumkan secara terbuka, jadi kami hanya menyampaikan pengumumam melalui papan informasi di Sekretariat Bawaslu Dharmasraya," katanya.
Ia menambahkan jumlah penerimaan staf bawaslu sesuai edaran sebanyak empat orang, diantaranya dua orang Sarjana Hukum, satu Sarjana Komputer, dan satu sarjana lainya.
"Insyaallah komisioner dan seluruh staf sekretariat bawaslu tetap solit sampai hari ini. Sebab, pelaksaan pemilu semakin dekat dan beban tugas semakin berat," katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Bawaslu Syamsurizal, mengatakan penerimaan pengawai non PNS telah dilakukan sesuai petunjuk teknis tanpa ada kecurangan dalam hal itu.
"Apa yang disampaikan sekretaris kita ini benar, sampai saat ini kami tetap saling koordinasi dan tetap kompak," katanya. (*)