Sarilamak, (ANTARA) - Pakar tanah ulayat, Mahyunis mengatakan Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Sumbar.
"Banyak celah yang bisa dibangun baik Sumbar, khususnya Limapuluh Kota memiliki sumur minyak terbesar di darat yang ada di Sumbar," kata Mahyunis di Payakumbuh, Sabtu.
Ia menyebut potensi sumur minyak tersebut yakni sepanjang anak sungai yang mengalir sampai ke Duri, Riau, mulai dari Palupuh ke Maek sampai ke Riau. "Kenapa itu tidak ditambang, begitu juga emas di Mangani," kata Mahyunis.
Ia juga mempertanyakan kenapa daerah Mangani dan sekitar Kecamatan Gunung Emas dimasukkan ke dalam peta hutan lindung sementara masa Belanda sudah dilakukan penambangan.
"Setelah merdeka kita yang memasukkan ke hutan lindung sementara itu bukan hutan belantara bahkan itu perkampungan masyarakat yang dimasukkan ke RTRW hutan lindung," jelasnya.
Seharusnya tambang itu bisa dieksplorasi dimanfaatkan untuk kemajuan Sumbar. "Andai tak bisa juga diutak atik hutannya kan permukaan bawah tanah dengan cara pinjam pakai," kata Mahyunis yang juga menjadi caleg Gerindra untuk DPRD Provinsi tersebut.
Saat ini masyarakat tidak bisa memanfaatkan potensi tersebut karena tak memiliki izin. "Warga mencangkul di kebunnnya dapat mangan tapi tidak bisa dijual kalau dijual ditangkap," ujarnya.
Ia mengatakan jika ditelaah mana yang lebih dulu masyarakat Sumbar (Minang) menempati nagarinya daripada Indonesia ada. "Bahkan mana lebih dulu orang Minang berdiam di daerahnya daripada penjajah sehingga kemudian akses terhadap aset tanah harus dipersulit," jelasnya. (*)
"Banyak celah yang bisa dibangun baik Sumbar, khususnya Limapuluh Kota memiliki sumur minyak terbesar di darat yang ada di Sumbar," kata Mahyunis di Payakumbuh, Sabtu.
Ia menyebut potensi sumur minyak tersebut yakni sepanjang anak sungai yang mengalir sampai ke Duri, Riau, mulai dari Palupuh ke Maek sampai ke Riau. "Kenapa itu tidak ditambang, begitu juga emas di Mangani," kata Mahyunis.
Ia juga mempertanyakan kenapa daerah Mangani dan sekitar Kecamatan Gunung Emas dimasukkan ke dalam peta hutan lindung sementara masa Belanda sudah dilakukan penambangan.
"Setelah merdeka kita yang memasukkan ke hutan lindung sementara itu bukan hutan belantara bahkan itu perkampungan masyarakat yang dimasukkan ke RTRW hutan lindung," jelasnya.
Seharusnya tambang itu bisa dieksplorasi dimanfaatkan untuk kemajuan Sumbar. "Andai tak bisa juga diutak atik hutannya kan permukaan bawah tanah dengan cara pinjam pakai," kata Mahyunis yang juga menjadi caleg Gerindra untuk DPRD Provinsi tersebut.
Saat ini masyarakat tidak bisa memanfaatkan potensi tersebut karena tak memiliki izin. "Warga mencangkul di kebunnnya dapat mangan tapi tidak bisa dijual kalau dijual ditangkap," ujarnya.
Ia mengatakan jika ditelaah mana yang lebih dulu masyarakat Sumbar (Minang) menempati nagarinya daripada Indonesia ada. "Bahkan mana lebih dulu orang Minang berdiam di daerahnya daripada penjajah sehingga kemudian akses terhadap aset tanah harus dipersulit," jelasnya. (*)