Painan (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menerima kucuran APBN dari sejumlah kementerian sebanyak Rp661,9 miliar sepanjang 2018.
"Anggaran Rp661,9 miliar merupakan anggaran yang cukup besar dan kami bersyukur mendapatkannya," kata Bupati setempat, Hendrajoni di Painan, Kamis.
Anggaran sebesar itu dilokasikan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana di daerah setempat.
Mulai dari pembuatan rumah layak sebanyak Rp68 miliar, pembuatan dan perbaikan irigasi Rp154 miliar, pembangunan jalan dan jembatan Rp422 miliar.
Berikutnya pembangunan pasar Rp5,7 miliar, pembangunan kawasan transmigrasi Rp2,2 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp10 miliar.
"Itu hanya anggaran yang diatas Rp1 miliar dan Jika dihitung secara detail maka anggarannya akan lebih besar," kata dia.
Menurutnya, bantuan sebesar itu tidak didapatkan dengan cuma-cuma, banyak hal yang mesti dilakukan untuk mendapatkannya.
Keberhasilan menjalankan program hingga kegigihan menjalin komunikasi dengan pejabat pusat merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan, ujarnya.
Selanjutnya bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang dibebankan dari pemerintah pusat ke daerah.
Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat mendorong menggeliatnya pembangunan pada daerah setempat, karena jika hanya mengandalkan APBD kabupaten maka pembangunan tidak akan maksimal.
Karena, pada 2018 APBD kabupaten setempat hanya Rp1,7 triliun dan Rp900 miliar habis untuk belanja pegawai.(*)
"Anggaran Rp661,9 miliar merupakan anggaran yang cukup besar dan kami bersyukur mendapatkannya," kata Bupati setempat, Hendrajoni di Painan, Kamis.
Anggaran sebesar itu dilokasikan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana di daerah setempat.
Mulai dari pembuatan rumah layak sebanyak Rp68 miliar, pembuatan dan perbaikan irigasi Rp154 miliar, pembangunan jalan dan jembatan Rp422 miliar.
Berikutnya pembangunan pasar Rp5,7 miliar, pembangunan kawasan transmigrasi Rp2,2 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp10 miliar.
"Itu hanya anggaran yang diatas Rp1 miliar dan Jika dihitung secara detail maka anggarannya akan lebih besar," kata dia.
Menurutnya, bantuan sebesar itu tidak didapatkan dengan cuma-cuma, banyak hal yang mesti dilakukan untuk mendapatkannya.
Keberhasilan menjalankan program hingga kegigihan menjalin komunikasi dengan pejabat pusat merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan, ujarnya.
Selanjutnya bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang dibebankan dari pemerintah pusat ke daerah.
Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat mendorong menggeliatnya pembangunan pada daerah setempat, karena jika hanya mengandalkan APBD kabupaten maka pembangunan tidak akan maksimal.
Karena, pada 2018 APBD kabupaten setempat hanya Rp1,7 triliun dan Rp900 miliar habis untuk belanja pegawai.(*)